BODY:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, telah menjalani pemeriksaan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan penyidikan perkara dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan yang tengah diusut oleh lembaga penegak hukum tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa proses permintaan keterangan itu berlangsung pada pekan lalu, tepatnya hari Kamis, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi TNI tersebut hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Pemeriksaan Sinergis dan Pendalaman Mekanisme Proyek
Kegiatan pemeriksaan ini merupakan wujud koordinasi intensif antara penyidik KPK dan jajaran Puspom TNI dalam mengusut tuntas perkara dugaan rasuah di sektor kebencanaan. Sinergi ini diperlukan mengingat kasus tersebut melibatkan unsur militer aktif maupun instansi sipil terkait penanganan darurat.
Selain Suharyanto, tim penyidik juga memanggil sejumlah pihak internal BNPB lainnya. Beberapa pejabat yang turut diperiksa dalam rangkaian penyidikan ini meliputi seorang deputi di lingkungan BNPB yang berstatus sebagai TNI aktif, serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim.
Dalam sesi pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami berbagai materi seputar proses serta mekanisme pengadaan barang dan jasa. Fokus utama pengusutan mencakup kebijakan penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa yang ditengarai menyimpang dari aturan normatif.
Dugaan Benturan Kepentingan dan Modus Bagi-bagi Proyek
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa penyidik mendapati indikasi kuat terjadinya benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek di lingkungan BNPB. Modus yang didalami oleh penyidik di antaranya melibatkan praktik bagi-bagi proyek serta beragam modus imbalan balik atau kickback.
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai ini sendiri telah menyeret sejumlah nama ke dalam status tersangka yang dibagi ke dalam dua klaster berbeda. Pada klaster pertama yang menyoroti konflik kepentingan pengadaan periode 2024–2026, KPK menetapkan Bima Setiawan—yang juga merupakan tenaga ahli sekaligus adik dari Suharyanto—sebagai salah satu tersangka.
Penyidik menduga sejumlah vendor yang mendapatkan proyek lewat mekanisme penunjukan langsung tersebut berafiliasi dengan Bima Setiawan. Berdasarkan catatan penegak hukum, daftar tersangka dalam klaster pertama meliputi Gery Prasetiawan selaku pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian selaku pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bima Setiawan, serta Richard Erlangga selaku tenaga ahli.
Sementara itu, pada klaster kedua, irisan daftar tersangka mencakup Richard Erlangga (RIC), Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Syifa Nrika Ghifarin (SNG), hingga Gery Prasetiawan (GER). Dalam kaitan ini, KPK memastikan pengusutan klaster anggaran kebencanaan tersebut akan terus dikembangkan secara profesional dan transparan melalui koordinasi erat bersama pihak TNI.
Berdasarkan perkembangan informasi dari penanganan perkara ini, sebelumnya sempat disoroti pula dalam materi visual audit bahwa terdapat dugaan aliran dana dengan nominal mencapai Rp 4,4 miliar serta emas seberat 325 gram yang diduga diterima oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BNPB. KPK memastikan seluruh petunjuk dan keterangan tambahan yang diperoleh selama pemeriksaan pekan ini akan dioptimalkan untuk merampungkan berkas perkara secara menyeluruh.

