Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri bergerak cepat melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Langkah hukum tersebut dilakukan aparat kepolisian sehubungan dengan pengusutan perkara dugaan makar yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Proses penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) ini dilaksanakan pada Selasa malam, tanggal 17/11/2026. Berdasarkan keterangan resmi dari kepolisian, lokasi di Cipete tersebut diidentifikasi sebagai tempat yang difungsikan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Irjen Eko Hadi.
Penggeledahan Posko Terkait Irjen Eko Hadi
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi pelaksanaan tindakan penyelidikan di lapangan tersebut. Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan secara detail mengenai temuan maupun barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari lokasi penggeledahan.
Menurut Susatyo, seluruh rincian mengenai hasil penggeledahan serta perkembangan penyidikan atas tindak pidana terhadap keamanan negara dalam perkara makar ini akan disampaikan secara komprehensif kepada publik melalui konferensi pers lengkap. Pengungkapan detail tersebut merujuk pada standar liputan visual investigasi yang kerap mendokumentasikan setiap proses hukum dengan durasi laporan hingga 20detik di berbagai kanal informasi.
Status Penyidikan dan Perkembangan Kasus Makar
Penggeledahan di Cipete ini merupakan bagian dari rantai pengembangan perkara yang lebih luas. Sebelumnya, jajaran kepolisian menyatakan bahwa kasus dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga pemusnahan barang bukti elektronik yang menyeret sejumlah mantan perwira tinggi Polri kini telah resmi naik ke tahap penyidikan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini dikawal langsung oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri dan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri. Tim khusus tersebut dibentuk guna mendalami berbagai dugaan tindak pidana yang mengiringi pusaran kasus ini dengan komitmen pengusutan menyeluruh mencapai tingkat kepastian 100%.
Dalam penanganan perkara tersebut, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Dirtipidsiber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Sebagian besar tersangka saat ini telah ditahan di tempat khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara proses hukum lanjutan serta sidang etik terus berjalan.
Rangkaian Sidang Etik dan Penegakan Hukum
Komitmen institusi kepolisian dalam membersihkan internal dari pelanggaran berat terlihat dari langkah cepat menggelar sidang etik. Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10/11 dan Eko Hadi pada 17/11. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Perkembangan investigasi ini juga mengungkap bahwa dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo telah berlangsung sejak tahun 2025. Menyikapi temuan tersebut, Presiden Prabowo kemudian mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November.
Penyidik memastikan bahwa seluruh tahapan proses hukum, mulai dari olah TKP di Cipete, pemeriksaan maraton, hingga pengembangan jaringan kasus, akan terus dikawal secara transparan guna mengungkap tuntas dugaan pemufakatan jahat yang mengancam stabilitas keamanan negara.

