Langkah hukum internal institusi kepolisian kembali mencatat tindakan tegas terhadap perwira tinggi yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, majelis hakim menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.
Keputusan krusial tersebut dikeluarkan pada Selasa, 17 November 2026. Perkara yang menjerat perwira tinggi berbintang dua ini berakar dari dugaan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal serta penyadapan. Praktik terlarang tersebut diketahui memanfaatkan perangkat teknologi milik instansi kepolisian, yang berujung pada proses pemeriksaan etik secara maraton hingga berujung di meja sidang komisi.
Dua Jenis Sanksi dan Keputusan Majelis Sidang KKEP
Dalam persidangan etik tersebut, majelis KKEP menyatakan bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Eko Hadi Santoso merupakan tindakan tercela. Sebagai mantan pejabat Bareskrim Polri, ia dinilai telah menyalahgunakan kewenangan secara tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kedudukannya.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan keterangan resmi usai persidangan untuk menjelaskan secara rinci keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Menurutnya, terdapat dua sanksi utama yang langsung diberlakukan kepada pelanggar guna menegakkan disiplin internal.
“Atas perbuatannya, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Sanksi ganda ini mencakup aspek moral kelembagaan melalui pernyataan perbuatan tercela serta tindakan tegas administratif berupa pemutusan status keanggotaan di tubuh kepolisian. Langkah penegakan aturan ini sekaligus menjadi bagian dari pengawasan ketat terhadap integritas para pemegang kewenangan strategis.
Penegasan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum
Penanganan perkara pelanggaran etik yang melibatkan perwira tinggi ini menjadi sorotan dalam menjaga standar profesionalisme institusi. Menanggapi keputusan tersebut, pihak kepolisian menekankan bahwa penerapan sanksi berat tidak mengenal pandang bulu terhadap pangkat maupun jabatan yang disandang oleh terperiksa.
Pelaksanaan sidang KKEP hingga penjatuhan sanksi PTDH berpijak pada prinsip dasar penegakan aturan yang berlaku bagi seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut ditegaskan kembali untuk menunjukkan transparansi penanganan perkara internal kepada publik secara luas.
Prosedur pengamanan pasca-persidangan pun tampak berjalan ketat. Sosok perwira tinggi tersebut terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat aparat, mengenakan baju tahanan biru bernomor 02 serta masker hitam, sebelum akhirnya memasuki kendaraan taktis Brimob yang telah disiagakan di luar gedung markas.

