Klarifikasi Tegas Pemerintah Pusat Terkait Isu Lahan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar secara terbuka menepis spekulasi mengenai penggunaan kawasan hijau untuk program pendidikan nasional. Melalui akun media sosial resminya pada Rabu (18/11/2026) pukul 10:51 WIB, pejabat yang akrab disapa Cak Imin itu memastikan bahwa kawasan konservasi kampus tersebut bersih dari rencana alih fungsi. “Tidak ada rencana membangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, clear ya,” tulis Cak Imin.
Pernyataan tersebut dikeluarkan sekaligus untuk meluruskan dinamika koordinasi antar-lembaga ihwal penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah pusat memastikan bahwa pencarian titik lokasi yang strategis dan ramah lingkungan masih berjalan secara matang. Cak Imin menegaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak yang paling bertanggung jawab, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan menyatakan belum ada keputusan apa pun menyangkut penggunaan Hutan Kota UI untuk sekolah rakyat.
Dinamika Koordinasi Kemensos dan Pemprov DKI
Sebelumnya, wacana penggunaan sebagian lahan sempat mencuat ke publik usai pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11). Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sinergi pembangunan fasilitas belajar dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Dalam forum tersebut, opsi penyediaan lahan sempat dibahas sebagai bagian dari kesiapan pihak universitas yang bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta. Gus Ipul menyebutkan bahwa dari total Hutan Kota UI yang memiliki luas 100 hektare lebih, kurang-lebih 8 hektare disiapkan untuk keperluan Sekolah Rakyat. Kendati demikian, proses tersebut masih membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Gubernur dan Rektor UI, dan belum ada keputusan resmi.
Terkait hal ini, dokumentasi video terkait polemik tersebut juga sempat disorot melalui tayangan berdurasi 20detik yang memperlihatkan sikap Gubernur Pramono Anung agar Hutan Kota UI tidak beralih fungsi.
Alternatif Lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif lokasi lain sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas Presiden. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan dua tempat untuk mengakomodasi penambahan kuota yang diberikan.
Pemerintah daerah mengarahkan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut ke kawasan Jakarta Barat serta Jakarta Timur. Untuk wilayah Jakarta Timur, Gubernur Pramono Anung menyebutkan bahwa lokasi yang disiapkan berada di kawasan Cakung. Dengan adanya alternatif tersebut, opsi pemanfaatan ruang terbuka hijau dipastikan dapat dihindari demi menjaga kelestarian lingkungan kota.

