Lewati ke konten utama
November 18, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Politik›Artikel
Politik

Menteri HAM Natalius Pigai Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon dalam

November 18, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Menteri HAM Natalius Pigai Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon dalam

BODY:

Wacana pemindahan satwa langka badak jawa dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan tajam. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa upaya relokasi satwa tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem dan dinilai bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Pandangan Menteri HAM dalam Rapat Bersama Komisi XIII DPR

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Natalius Pigai saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa, 17 November 2026 pukul 18:24 WIB. Dalam forum kenegaraan tersebut, pembahasan mengenai kawasan konservasi ini awalnya mengemuka setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti sebagian kawasan TNUK yang disebut masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan (WUP).

Rieke menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur perizinan formal saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban hak asasi manusia. Ia meminta agar Komisi XIII memberikan dukungan penuh guna menuntut dilakukannya penilaian dampak HAM secara menyeluruh atas penerapan WUP di kawasan konservasi tersebut, mulai dari tahap tata ruang hingga penerbitan izin.

Menanggapi dinamika tersebut, Pigai memberikan pandangan analitis dengan membagikan contoh kebijakan pelestarian satwa liar di tingkat global. Ia menyebutkan bahwa di Rwanda, negara tersebut secara konsisten melestarikan harimau langsung di tempat asal-usulnya tanpa harus memindahkan satwa tersebut ke wilayah lain.

Risiko Ekologis dan Analogi Pelestarian

Menurut Pigai, pemindahan badak jawa keluar dari habitat alaminya di Ujung Kulon tidak memberikan jaminan 100% bahwa satwa tersebut mampu beradaptasi dan berkembang biak dengan baik di tempat baru. Ia menegaskan bahwa setiap rencana perpindahan hewan harus diperhitungkan secara sangat terukur agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.

Dalam pemaparannya, Pigai juga menyampaikan analogi yang membandingkan relokasi hewan dengan aspek kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa pemindahan paksa suatu komunitas dari tempat kehidupannya secara sadar dan disengaja masuk ke dalam kategori pelanggaran berat dalam perspektif HAM.

Seusai rapat resmi berakhir, Pigai kembali mempertegas pandangannya di hadapan publik melalui tayangan wawancara berdurasi 20detik. Ia menegaskan kembali bahwa pemindahan badak jawa ke tempat mana pun wajib dilakukan melalui kajian dan perhitungan yang terukur secara ketat.

Dugaan Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Relokasi

Selain menyoroti aspek ekologis dan prinsip pelestarian, Pigai turut mengungkapkan pandangannya terkait kemungkinan adanya motif lain di balik wacana pemindahan satwa yang dilindungi tersebut. Berdasarkan rekam jejak pengalamannya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang terbiasa menangani berbagai perkara hukum, ia menduga ada kepentingan bisnis yang bermain.

Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai kebijakan yang melibatkan kawasan konservasi strategis. Hingga kini, wacana pengelolaan dan perlindungan kawasan Ujung Kulon terus menjadi pusat perhatian berbagai pihak yang mengawal kelestarian keanekaragaman hayati dan penegakan hukum lingkungan.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com