Lewati ke konten utama
November 18, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Hukum›Artikel
Hukum

KPK Usut Kasus Korupsi Dana Darurat Bencana BNPB, Sebut Jadi Ironi di Tengah Penderitaan Rakyat

Oktober 17, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
KPK Usut Kasus Korupsi Dana Darurat Bencana BNPB, Sebut Jadi Ironi di Tengah Penderitaan Rakyat

Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Darurat Bencana oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara ini mencuat ke publik setelah lembaga antirasuah menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyalahgunaan anggaran darurat tersebut merupakan sebuah ironi yang sangat besar. Situasi itu terjadi ketika masyarakat di berbagai wilayah Indonesia sedang berjuang menghadapi hantaman bencana alam dan sangat memerlukan uluran bantuan.

Menurut KPK, krisis kedaruratan semestinya tidak dijadikan celah oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi. Anggaran yang dicadangkan pemerintah harus berorientasi sepenuhnya pada keselamatan jiwa serta pemenuhan hajat hidup warga terdampak, bukan menjadi ajang pundi-pundi keuntungan.

Syarat Pencairan dan Alokasi Dana Siap Pakai

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) merupakan cadangan anggaran dari pemerintah yang disiapkan khusus untuk merespons situasi darurat bencana. Meskipun pencairannya bersifat fleksibel, pemanfaatan dana tersebut tetap harus berlandaskan pada empat kriteria ketat.

Syarat pertama pencairan DSP adalah adanya penetapan status keadaan darurat. Kriteria berikutnya meliputi penetapan Status Keadaan Tertentu, pertimbangan risiko bencana berdampak yang diputuskan oleh Kepala BNPB, serta kebutuhan mendesak untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Sepanjang penggunaannya, dana tersebut dialokasikan untuk menangani berbagai peristiwa darurat di Tanah Air. Beberapa di antaranya mencakup penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta Papua, penanganan gempa bumi berkekuatan besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatera.

Konflik Kepentingan dan Jerat Hukum Klaster Pertama

Dalam penanganan perkara ini, KPK membagi penyelidikan menjadi dua klaster utama yang melibatkan sejumlah pihak. Pada klaster pertama yang mencakup periode pengadaan tahun 2024 hingga 2026, lembaga antirasuah menetapkan Bima Setiawan (BMS)—yang menjabat sebagai Tenaga Ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto—sebagai tersangka.

Pihak penyidik mendapati indikasi kuat adanya konflik kepentingan serta suap dalam proses penunjukan langsung vendor penyedia barang dan jasa melalui rencana kerja kolaboratif (RKK). Sejumlah penyedia barang tersebut diduga kuat terafiliasi secara langsung dengan Bima Setiawan, dengan total nilai pengadaan mencapai sekitar Rp 148 miliar.

Lebih lanjut, aliran dana dari pengadaan yang menggunakan anggaran darurat tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya diidentifikasi sebagai pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer) sebesar 150,4 juta lembar atau setara 1,07 persen, dengan nilai mencapai Rp 30,98 miliar berdasarkan harga per 13 Oktober 2026.

Atas perbuatan tersebut, Bima Setiawan dijerat menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, KPK juga menetapkan empat orang tersangka lainnya yang masuk dalam klaster kedua penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB ini.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com