Lewati ke konten utama
November 18, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
kementerian esdm pastikan perairan

Kementerian ESDM Pastikan Perairan Ujung Kulon Masuk WUP, Bukan Kawasan

November 17, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Kementerian ESDM Pastikan Perairan Ujung Kulon Masuk WUP, Bukan Kawasan

akup sebagian perairan sekitar Ujung Kulon, bukan kawasan konservasi TNUK.”}

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terbuka di tengah sorotan publik mengenai terbitnya Keputusan Menteri ESDM yang menetapkan wilayah Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa area WUP yang dimaksud mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), dan sama sekali bukan berada di dalam kawasan inti konservasi daratan TNUK.

Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait potensi ancaman terhadap kelestarian lingkungan serta perlindungan satwa di kawasan konservasi tersebut. Anggia memaparkan bahwa langkah regulasi ini tidak serta-merta mengubah fungsi lindung maupun peruntukan wilayah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon yang selama ini dijaga ketat.

Rekam Jejak Historis Usulan Pemerintah Provinsi Banten

Dalam pemaparannya, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa penetapan wilayah pertambangan di perairan Banten memiliki dasar historis yang bermula sejak lebih dari satu dekade lalu. Proses administratif tersebut berakar dari usulan resmi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 silam.

Usulan terkait Wilayah Pertambangan yang mencakup WUP di perairan laut Provinsi Banten awalnya tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut sempat dikecualikan. Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tahun 2014, Pemprov Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kembali mengajukan usulan wilayah serupa yang mengakibatkan sebagian perairan TNUK turut masuk ke dalam rancangan WUP.

Kelanjutan usulan tersebut termaktub dalam surat resmi Nomor 540/763-Distamben/2015 bertanggal 16 November 2015. Dokumen itu kemudian menjadi dasar hukum pengesahan dalam Kepmen Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, yang selanjutnya diperbarui lewat Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 mengenai Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penegasan Status Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 K Tahun 2026

Menanggapi sorotan publik yang kembali mengemuka terhadap Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026, Anggia menjelaskan bahwa regulasi terbaru tersebut pada dasarnya hanya bersifat mengevaluasi, mengulang, dan memperbaiki sebagian ketentuan dari Kepmen Tahun 2022. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi tata kelola administratif sesuai usulan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Lebih lanjut, Anggia menerangkan bahwa perairan laut di sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa yang memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan ke dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa penetapan WUP murni merupakan instrumen perencanaan wilayah pertambangan nasional, bukan bentuk izin langsung untuk melakukan kegiatan eksploitasi penambangan di lapangan.

Kementerian ESDM memastikan bahwa setiap tahapan lanjutan, mulai dari penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP), wajib melalui prosedur ketat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Prosedur tersebut mensyaratkan pertimbangan matang atas kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan. Hingga saat ini, pihak kementerian memastikan belum ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di wilayah perairan sekitar maupun di dalam teritori daratan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com