Lewati ke konten utama
November 18, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Politik›Artikel
Politik

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan Keras dari DPR hingga Pemda

November 17, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan Keras dari DPR hingga Pemda

Rencana pemerintah memindahkan populasi badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memantik gelombang perdebatan publik. Wacana yang dilempar ke ruang publik tersebut langsung berhadap-hadapan dengan sikap penolakan keras dari parlemen, pemerintah daerah, hingga desakan pengetatan kajian ekologis dari otoritas kehutanan.

Gagasan relokasi ini pertama kali diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam sesi media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Menurutnya, pemindahan tersebut didasari oleh kekhawatiran terhadap potensi ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang dapat memicu kepunahan satwa langka bercula satu itu, mengingat adanya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat erupsi pada September lalu. Pemerintah bahkan membidik skema pendanaan konservasi internasional, seperti kerja sama pendanaan yang pernah dilakukan dengan Norwegia, untuk membiayai proyek perpindahan tersebut.

Respons Kementerian Kehutanan dan Desakan Penghentian Sementara

Menanggapi wacana yang berkembang, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi habitat kedua badak jawa belum dapat dipastikan. Melalui pernyataan resmi di akun Instagram TN Ujung Kulon pada Minggu, 15 November 2026, kementerian menyatakan bahwa gagasan tersebut memerlukan asesmen menyeluruh dan riset ilmiah mendalam guna memastikan kawasan baru itu mampu menjamin keselamatan satwa.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengungkapkan bahwa wacana pencarian habitat alternatif sebenarnya bukan agenda baru. Sejak dekade 1980-an, sejumlah wilayah seperti Gunung Honje, kawasan yang kini masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh pernah dibahas sebagai opsi habitat cadangan. Meski demikian, Kementerian Kehutanan memastikan bahwa perlindungan di habitat utama Ujung Kulon akan tetap berjalan beriringan dengan upaya pengembangan habitat kedua.

Kendati demikian, desakan agar pemerintah mengerem langkah tergesa-gesa datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, dengan tegas meminta pemerintah menghentikan sementara proses pembahasan relokasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya rumah terakhir di dunia bagi kelangsungan hidup rhinoceros sondaicus. Lemparan wacana pemindahan tanpa kajian transparan, menurutnya, berisiko memicu reaksi keras dunia internasional.

Risiko Ekologis dan Gelombang Penolakan di Daerah

Senada dengan pimpinan Komisi IV, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan secara terbuka menolak rencana pemindahan tersebut karena dinilai terlalu berisiko bagi kelangsungan hidup populasi yang diperkirakan hanya tersisa antara 87 hingga 100 ekor. Ia menyoroti perbedaan karakteristik ekengkungan yang mencolok antara kedua wilayah, di mana Ujung Kulon memiliki iklim yang lembap, teduh, dan basah, sementara Alas Purwo cenderung kering, panas, dan terbuka.

Politisi tersebut juga mengingatkan insiden kematian individu badak saat pemindahan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di masa lalu sebagai catatan penting atas kepekaan biologis badak jawa yang sangat bergantung pada kubangan lumpur basah untuk melindungi kulitnya dari terik matahari. Kekhawatiran serupa turut disuarakan oleh elemen masyarakat di tingkat lokal.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan keberatan atas rencana perpindahan tersebut dan berencana memanggil pihak pengelola Taman Nasional Ujung Kulon. Bagi Banten, badak jawa bukan sekadar satwa dilindungi, melainkan bagian dari identitas dan aset daerah. Penolakan serupa juga disuarakan oleh Wakil Bupati Pandeglang, organisasi mahasiswa, aliansi masyarakat peduli lingkungan, hingga para kepala desa setempat yang menilai bahwa perlindungan optimal di habitat asli jauh lebih mendesak ketimbang memindahkan satwa ke wilayah yang belum terbukti kelayakannya secara ekologis.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com