BODY:
Langkah penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang Korps Bhayangkara setelah Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal. Kasus sensitif yang melibatkan lingkaran elite kepolisian ini diumumkan secara terbuka pada tanggal 3/11/2026, menandai babak baru penegakan hukum di bawah pengawasan ketat internal.
Konferensi pers resmi yang digelar di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026), membuka tabir atas perkara yang mengarah langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Ketiganya dijerat hukum atas dugaan keterlibatan aktif dalam aksi penyadapan tanpa izin terhadap nomor komunikasi resmi milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Lingkup Penyadapan Sasar Kepala Negara hingga Pengusaha
Pengusutan mendalam yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri mengungkap bahwa tindakan melanggar hukum ini tidak hanya menyasar simbol negara. Dalam pemaparan resmi di hadapan awak media, terungkap bahwa target operasi terselubung tersebut cukup luas dan mencakup berbagai kalangan strategis yang dipetakan terjadi sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Selain kepala negara, cakupan pemantauan ilegal tersebut juga membidik para pejabat negara lain, tokoh-tokoh politik terkemuka, pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, awak media atau jurnalis, hingga kalangan pengusaha nasional. Rentang sasaran yang begitu luas memperlihatkan kompleksitas dari perkara yang kini sedang didalami oleh tim penyidik Bareskrim Polri bersama Divpropam Polri.
Momentum Bersih-Bersih Internal di Tubuh Polri
Menanggapi situasi pelik yang melibatkan petinggi di institusinya, Markas Besar Polri menegaskan bahwa proses hukum ini berjalan tanpa pandang bulu demi mewujudkan komitmen 100% institusi yang bersih. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa penindakan tegas tersebut merupakan manifestasi nyata dari arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membersihkan institusi dari dalam.
Pihak kepolisian menekankan bahwa pemulihan kepercayaan publik harus diawali dengan keberanian institusi untuk menindak tegas oknum internal yang melanggar hukum. Langkah ini dinilai sejalan dengan program pimpinan tertinggi kepolisian agar korps baju cokelat kembali mendapatkan legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat.
Pengawasan Profesional dan Jaminan Pelayanan Publik
Secara terpisah, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri memastikan bahwa tindakan hukum yang menjerat para jenderal tersebut murni merupakan pelanggaran personal oleh oknum tertentu, dan sama sekali bukan kebijakan institusional Polri. Proses pengawasan ketat dikerahkan agar penanganan perkara berjalan secara profesional dan proporsional.
Pengawasan tersebut merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK tingkat Mabes Polri. Selain itu, Polri juga memiliki instrumen aturan berupa Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan tugas pusat pemantauan Polri agar tetap sesuai dengan prosedur.
Kendati dihadapkan pada ujian berat akibat keterlibatan perwira tingginya dalam kasus hukum tingkat tinggi, Mabes Polri menjamin bahwa operasional pelayanan publik dan tugas-tugas pengayoman kepada masyarakat di seluruh wilayah tidak akan terganggu serta tetap berjalan seperti biasa.

