BODY:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan regulasi anyar ini menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum di tanah air, khususnya dalam memburu harta hasil kejahatan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas secara masif.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan mendalam terkait urgensi perluasan cakupan regulasi tersebut. Berbicara di gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 19 November 2026 pukul 15:14 WIB, ia menegaskan bahwa undang-undang ini tidak sekadar membidik pelaku kejahatan kerah putih di sektor korupsi semata, melainkan juga menyasar berbagai bentuk kejahatan modern yang dinilai merusak sendi-sendi perekonomian.
Perkembangan tersebut juga terekam dalam dokumentasi visual di platform berita seperti detikSore, yang menayangkan proses pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam durasi video 20detik. Dari ketentuan yang dirumuskan, instrumen hukum ini dirancang agar negara memiliki kewenangan yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian publik.
Cakupan Luas Kejahatan Ekonomi dan Bandar Judi Online
Dalam pemaparannya, Sufmi Dasco Ahmad merinci bahwa spektrum kejahatan yang hartanya dapat disita kini mencakup tindak pidana di luar korupsi konvensional. Kejahatan yang selama ini meresahkan warga seperti penipuan kripto, investasi bodong, penipuan travel umrah, hingga bandar judi online masuk ke dalam radar penindakan aset.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelas Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen.
Ia menegaskan kembali secara spesifik mengenai ancaman penindakan terhadap pelaku perjudian daring. “Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” lanjut dia.
Rincian Pasal 4 Mengenai Jenis Tindak Pidana
Ketentuan hukum yang lebih terperinci mengenai jenis tindak pidana yang aset pelakunya dapat dirampas diatur secara tegas dalam Pasal 4 undang-undang tersebut. Berdasarkan ayat (1) pasal itu, perampasan aset dapat dieksekusi berdasarkan putusan pidana maupun tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan.
Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati, yang tata cara pelaksanaannya merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Adapun jenis tindak pidana lain yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) yang menjadi sasaran perampasan aset meliputi:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Mekanisme Transisi dan Batas Waktu Pemberlakuan
Kendati telah disahkan secara resmi oleh parlemen, implementasi Undang-undang Perampasan Aset ini tidak serta-merta berlaku seketika pada hari pengesahannya. Terdapat sejumlah prasyarat administratif dan struktural yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah.
Berdasarkan ketentuan peralihan, regulasi ini baru akan mulai berlaku efektif 12 bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. Selain itu, masa tunggu ini juga mensyaratkan pembentukan dua lembaga pengampu khusus, yakni Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset.
Di samping itu, undang-undang ini menganut asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Artinya, penerapan mekanisme perampasan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan secara penuh di masyarakat.

