Lewati ke konten utama
November 20, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Hukum›Artikel
Hukum

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW dan YLBHI Soroti Pasal Krusial yang Hilang

November 19, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW dan YLBHI Soroti Pasal Krusial yang Hilang

BODY:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11). Keputusan ini diambil setelah Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan pembahasan tingkat pertama dalam rapat kerja di parlemen pada Rabu (18/11).

Pengesahan regulasi ini mengakhiri proses panjang perdebatan yang mulai digagas sejak 23 tahun lalu oleh para pegiat antikorupsi. RUU ini kemudian diajukan ke DPR pada 2010, dengan penyusunan draf dan naskah akademik yang berjalan dari September 2025 hingga Januari 2026. Puncaknya, pembahasan di parlemen direspons cepat setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 lalu, di mana para demonstran sempat melayangkan ultimatum agar regulasi tersebut disahkan sebelum 15 Desember 2026.

Harapan Pemerintah dan Proteksi Kewenangan Aparat

Kini, setelah pembahasannya di DPR rampung, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan penegakan hukum dalam undang-undang ini dapat terlaksana secara adil. Proses tersebut mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan pengamanan terhadap produk hukum tersebut agar tidak disalahgunakan. Menurut politisi Partai Gerindra itu, aturan tersebut sudah diproteksi dari kemungkinan dijadikan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman membeberkan 10 poin penting dalam undang-undang tersebut, termasuk penegasan pada prinsip asas hukum yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Ruang lingkup kejahatan yang diatur mencakup tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

Sorotan ICW: Penghilangan Aturan Kekayaan Tidak Wajar

Kendati telah disahkan, undang-undang ini langsung menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyoroti hilangnya aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment dalam draf akhir.

Menurut ICW, penghapusan ketentuan tersebut membuat regulasi ini menjauh dari mandat United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Pasal 20. Konvensi antikorupsi PBB tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005, yang merekomendasikan negara untuk mempertimbangkan perampasan harta pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya.

Selain itu, ICW mempersoalkan ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72 yang dinilai menutup pintu untuk menjangkau kasus-kasus korupsi di masa lalu. Menanggapi kritik ini, Habiburokhman menjelaskan bahwa ketentuan tersebut ditiadakan dengan pertimbangan aspek HAM serta mengacu pada penerapan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menerapkannya. Ia juga menegaskan bahwa undang-undang ini merupakan hukum formil yang mengatur tata cara, bukan norma materiil penghukuman.

Kritik YLBHI Mengenai Kontrol Pengawasan dan Celah Hukum

Kritik serupa datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Berdasarkan hasil telaah lembaganya, YLBHI menilai kewenangan besar yang diberikan kepada negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas harta belum diimbangi dengan kontrol yang sama kuatnya terhadap aparat penegak hukum.

YLBHI menolak dimasukkannya ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2) karena dianggap tidak relevan dengan tujuan pemulihan aset serta bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Organisasi masyarakat sipil tersebut juga mendesak agar struktur dan kewenangan badan khusus pengelola aset yang dibentuk oleh Presiden diatur secara transparan agar tidak menjelma menjadi pusat kekuasaan baru yang minim pengawasan.

Sumber referensi: bbc.com · bbc.com