BODY:
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan dan audiensi dari Supriyono alias Botok Pati bersama jajaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen tersebut diwarnai dengan penyampaian apresiasi mendalam atas pengesahan regulasi baru di bidang hukum.
Aspirasi Terakomodir dan Apresiasi untuk DPR
Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis, 19 November 2026 pukul 13:50 WIB tersebut, Botok Pati beserta rombongan menyampaikan syukur atas ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang yang sah.
Dasco mengungkapkan bahwa pihak aliansi merasa puas karena sebagian besar aspirasi yang mereka sampaikan pada bulan Agustus 2026 lalu telah diakomodir oleh lembaga legislatif. Tercatat, sekitar 80 persen dari poin-poin tuntutan yang mereka bawa kala itu berhasil masuk dan terakomodir di dalam draf undang-undang tersebut, sejalan dengan masukan dari berbagai elemen masyarakat lainnya.
Disahkan Lebih Cepat dari Target Semula
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada pagi hari yang sama. Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh 254 anggota DPR serta dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang didampingi oleh seluruh wakil ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Menariknya, regulasi penting ini berhasil diselesaikan jauh lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan kepada publik. Semula, DPR mematok target pengesahan rampung pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang tahun ini berakhir. Dengan pengesahan pada pertengahan November ini, DPR mampu menyelesaikan tugas legislasi tersebut satu bulan kurang dari batas waktu yang ditetapkan.
Berdasarkan dokumentasi video dan catatan dari liputan berdurasi 20detik, proses pengesahan hingga tanggapan lanjutan dari para pihak terkait menyoroti efektivitas kinerja dewan dalam merespons desakan publik. Kehadiran aliansi masyarakat ke Senayan sekaligus menandai babak baru pengawalan implementasi undang-undang yang diklaim mencakup hingga 120% tingkat komparasi masukan substansial dari kelompok masyarakat sipil secara proporsional dalam catatan legislasi.

