Lewati ke konten utama
November 19, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Politik›Artikel
Politik

RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, PKS Sebut Penantian 18 Tahun Berakhir

November 19, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, PKS Sebut Penantian 18 Tahun Berakhir

BODY:

Babak baru penegakan hukum di Indonesia mencapai titik krusial setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke tahap pengambilan keputusan tingkat dua. Regulasi ini dijadwalkan untuk segera disahkan dalam rapat paripurna terdekat.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18/11/2026. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati tersebut berjalan mulus setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan bulat untuk meneruskan draf undang-undang ini.

Komitmen Kelembagaan dan Penantian Panjang

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyambut positif tercapainya kesepakatan lintas fraksi tersebut. Menurutnya, keberhasilan membawa draf regulasi ini ke tingkat paripurna merupakan wujud komitmen institusional yang telah dinantikan oleh publik dalam kurun waktu yang sangat lama.

Ia mengungkapkan bahwa produk undang-undang tersebut sudah ditunggu selama 18 tahun lamanya oleh masyarakat Indonesia. Dengan tercapainya kesepakatan kelembagaan ini, ia berharap instrumen hukum perampasan aset dapat segera dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat tanpa ada lagi penundaan.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir kepada wartawan pada Kamis, 18/11/2026 pukul 05:24 WIB.

Apresiasi Pengawalan Publik dan Transparansi Pembahasan

Selain menyoroti aspek durasi pembahasan yang memakan waktu hingga 18 tahun, Nasir juga memberikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat yang konsisten mengawal jalannya legislasi. Keterlibatan para pakar, akademisi, mahasiswa, hingga insan pers dinilai memberikan kontribusi penting dalam menjaga kualitas draf regulasi.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan yang melibatkan panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta pihak pemerintah berjalan secara transparan dan terbuka bagi publik. Pihaknya memastikan tidak ada hal yang ditutupi selama penyusunan draf aturan tersebut berlangsung di parlemen.

Sebelumnya, dalam rapat pleno tingkat I yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad, seluruh peserta rapat dari berbagai fraksi menyatakan persetujuan agar draf aturan tersebut segera dibawa ke agenda rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang yang sah.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com