Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberikan penjelasan komprehensif mengenai substansi Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dalam undang-undang yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026 tersebut, klausul mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah tidak dimasukkan ke dalam kerangka regulasi.
Pertimbangan Hak Asasi Manusia dan Praktik Global
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan bahwa keputusan untuk tidak mengatur illicit enrichment didasari oleh dinamika serta penyerapan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang mencatat adanya pro dan kontra. Selain itu, pihak legislatif turut melakukan kajian komparatif terhadap praktik hukum yang berlaku di sejumlah yurisdiksi internasional.
Dari hasil kajian tersebut, diketahui bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap peningkatan kekayaan yang tidak sah tidak diterapkan di Amerika Serikat. Sementara itu, di Inggris aturan serupa juga tidak menjadi bagian dari sistem hukum positif mereka. Bahkan, di Jerman, kebijakan yang berkaitan dengan pembuktian kekayaan secara tidak sah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi negara setempat karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Habiburokhman menambahkan bahwa pandangan serupa juga disuarakan oleh setidaknya 15 elemen khusus yang secara tegas menyatakan keberatan karena menilai klausul tersebut berpotensi bersinggungan dengan pelindungan hak asasi manusia.
Karakter Hukum Formil Undang-Undang Perampasan Aset
Selain faktor pertimbangan global dan perlindungan hak dasar, Komisi III DPR menyoroti aspek teknis perundang-undangan. Dari sudut pandang hukum acara, instrumen hukum yang baru disahkan ini dikategorikan sebagai undang-undang yang bersifat formil.
Undang-undang tersebut dirancang untuk mengatur tata cara serta mekanisme hukum acara, dan bukan berfungsi sebagai instrumen materiil yang memuat norma-norma penghukuman secara langsung. Kombinasi antara pertimbangan teknis perundang-undangan dan hambatan prinsipil terkait hak asasi manusia inilah yang menjadi dasar utama mengapa klausul tersebut tidak diakomodasi dalam naskah final.
Pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR
Rapat paripurna yang mengesahkan undang-undang tersebut diselenggarakan di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama. Sidang dipimpin secara langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi para wakil ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan diketok, Habiburokhman yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan resmi mengenai perjalanan panjang pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Setelah laporan dibacakan, Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir di dalam forum.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari pihak pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

