Presiden Prabowo Subianto melayangkan kritikan terhadap figur berpendidikan tinggi yang dinilainya melupakan ketidakadilan sosial di dalam negeri dan justru berpihak pada agenda asing. Pernyataan mendalam tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri syukuran peringatan 100 tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Di hadapan para santri dan pengasuh pesantren, Kepala Negara mengurai refleksi kebangsaan dengan mengaitkan falsafah Ponpes Gontor dengan nilai-nilai penggemblengan di Akademi Militer Indonesia (Akmil). Menurut Prabowo, penanaman karakter moral dan nasionalisme merupakan syarat mutlak bagi siapapun yang memegang kepemimpinan publik.
Syarat Integritas dan Penolakan terhadap Praktik Korupsi
Prabowo menggarisbawahi moto pertama pesantren yang menekankan pentingnya budi pekerti luhur, kejujuran, serta keikhlasan. Ia mengingatkan agar nilai-nilai moral tersebut tidak sekadar menjadi topeng untuk meraih kekuasaan politik atau jabatan kepemerintahan.
“Berbudi tinggi, harus berbudi tinggi, jujur, ikhlas, nggak boleh jadi koruptor, jangan berpura-pura berbudi tinggi, pura-pura ikhlas, pura-pura jujur, begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong,” ujar Prabowo.
Sikap tegas ini menegaskan kembali fokus pemerintah dalam membendung penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan uang negara di berbagai tingkatan birokrasi.
Pemenuhan Gizi Rakyat dan Kedaulatan Berpikir Akademisi
Membahas pilar selanjutnya terkait kesehatan fisik dan keluasan ilmu pengetahuan, Presiden menegaskan komitmennya untuk memastikan ketahanan gizi masyarakat. Ia menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah harus mampu menuntaskan persoalan kelaparan dan tengkes pada anak-anak sekolah.
Prabowo menekankan bahwa mandat rakyat yang diembannya diarahkan untuk memastikan tidak ada warga yang mengalami krisis pangan di tanah yang subur. Namun, kekuatan fisik dan kesejahteraan materiil tersebut dinilainya harus ditopang oleh kecerdasan intelektual agar bangsa Indonesia tidak mudah dimanipulasi pihak luar.
Dalam konteks penguasaan wawasan itulah Prabowo melontarkan keheranannya terhadap adanya akademisi bergelar profesor yang dianggapnya tumpul dalam melihat ketidakadilan di tanah air.
“Berpengetahuan luas, benar, pemimpin Indonesia harus pintar jangan dibohongi orang, jangan dibodohin. Aku heran kadang profesor tapi nggak bisa melihat ketidakadilan, profesor yang justru malah membela kepentingan orang-orang asing,” tegas Prabowo.
Peringatan tersebut menjadi penutup refleksi Presiden mengenai pentingnya kecerdasan yang berpihak pada kepentingan nasional, sekaligus pengingat bagi seluruh elemen terdidik untuk menempatkan kedaulatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun tekanan pihak luar.