Lewati ke konten utama
November 16, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Hukum›Artikel
Hukum

Gugatan Ijazah Gibran di MK: Denny Indrayana Pertanyakan Keterangan Ahli KPU Soal Linimasa PKPU

Oktober 2, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Gugatan Ijazah Gibran di MK: Denny Indrayana Pertanyakan Keterangan Ahli KPU Soal Linimasa PKPU

Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang menyoal keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai adu argumen mendasar mengenai linimasa penetapan regulasi. Pemohon perkara, Denny Indrayana, secara terbuka mempertanyakan kesimpulan ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jeda waktu penerbitan Peraturan KPU (PKPU) dengan tahapan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Sanggahan tersebut disampaikan Denny dalam persidangan pemeriksaan perkara di gedung MK, Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam. Langkah ini merespons keterangan saksi ahli KPU, Agus Riwanto, yang sebelumnya menyatakan bahwa PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu lantaran jangka waktu penerbitannya dinilai berjarak jauh dari jadwal pencalonan.

Membedah Rincian Linimasa Pembentukan Regulasi

Dalam persidangan, Denny merinci kronologi penyusunan regulasi tersebut guna membuktikan bahwa penetapan aturan teknis justru terjadi amat dekat dengan waktu pendaftaran. Ia memaparkan bahwa PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditandatangani oleh Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy’ari, pada 9 Oktober 2023 dan baru diundangkan empat hari kemudian, yakni pada 13 Oktober 2023.

Tanggal pengundangan tersebut berjarak hanya tiga hari sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023 yang mengubah syarat usia calon. Sementara itu, tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka pada rentang 16 hingga 18 Oktober 2023.

Berdasarkan rangkaian tanggal faktual itu, Denny menggarisbawahi bahwa penetapan PKPU hanya berselang sekitar tujuh hari atau satu minggu sebelum proses pendaftaran dimulai. Atas dasar kronologi tersebut, ia menilai pandangan ahli KPU yang menyebut regulasi dibuat jauh dari masa pencalonan sebagai pernyataan yang tidak akurat secara fakta linimasa.

Daftar Pemohon dan Konstruksi Perkara Nomor 01

Perkara bertajuk gugatan syarat pendidikan Gibran ini tercatat di MK dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan resmi diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi oleh panitera MK pada 17 September 2026, dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin, 21 September 2026.

Sebanyak 12 pemohon mencantumkan nama mereka dalam berkas permohonan tersebut. Selain Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, barisan pemohon terdiri atas Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, serta Dra. Tiurma M.S. Sihombing. Dalam persidangan ini, KPU berkedudukan sebagai pihak termohon dan Bawaslu sebagai pihak turut terkait.

Para pemohon mengutarakan argumen bahwa kejelasan fakta hukum terkait terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka perlu diuji secara terbuka. Pemohon menilai informasi mengenai pemenuhan kualifikasi pendidikan tersebut belum pernah diuji secara transparan di ruang persidangan.

Dorongan Uji Pembuktian yang Imparsial

Dalam petitum permohonannya, para pemohon menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada majelis hakim MK berdasarkan bukti-bukti formal yang dihadirkan di persidangan. Jika proses pembuktian dapat menegaskan keabsahan kualifikasi pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden, Mahkamah diharapkan memberikan kepastian hukum atas keabsahan tersebut.

Namun, apabila persidangan pembuktian membuktikan sebaliknya—bahwa kualifikasi pendidikan formal tidak memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku—pemohon meminta MK menjatuhkan sanksi diskualifikasi. Pemohon menekankan bahwa esensi gugatan ini adalah mendorong persidangan pembuktian yang transparan, akuntabel, dan imparsial demi menegakkan kebenaran yuridis.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com