Dalam persidangan perkara sengketa keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), fakta mengenai kronologi penetapan regulasi pemilu menjadi sorotan utama. Pemohon gugatan, Denny Indrayana, secara terbuka menyanggah pandangan ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tenggat waktu pengundangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.
Persidangan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut digelar di gedung MK pada Kamis (1/10/2026) malam. Perdebatan tajam mengemuka ketika Denny menanggapi keterangan ahli KPU, Agus Riwanto, yang menilai penetapan PKPU tersebut tidak dirancang untuk menguntungkan salah satu kontestan karena waktunya dinilai berjarak jauh dari tahapan pencalonan.
Debat Rentang Waktu Penetapan PKPU dan Pendaftaran Paslon
Di hadapan majelis hakim konstitusi, Denny Indrayana membeberkan secara rinci penanggalan pembentukan regulasi teknis pemilu tersebut untuk membantah klaim ahli KPU. Menurut Denny, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditandatangani oleh Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy’ari, pada 9 Oktober 2023 dan resmi diundangkan pada 13 Oktober 2023.
Denny menekankan bahwa pengundangan PKPU tersebut hanya berjarak tiga hari sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka sangat berdekatan, yakni pada 16 hingga 18 Oktober 2023.
Dengan memperhitungkan garis waktu tersebut, Denny menilai kesimpulan ahli KPU keliru. Rentang waktu antara pengundangan regulasi dan pembukaan pendaftaran pasangan calon hanya berselang satu minggu atau sekitar tujuh hari, bukan berjarak jauh sebagaimana dipaparkan oleh pihak termohon.
Rekam Perkara dan Tuntutan 12 Pemohon di Mahkamah Konstitusi
Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan resmi disampaikan pada 10 September 2026 dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada 17 September 2026. Tahapan persidangan diawali dengan pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026).
Daftar 12 pemohon yang tercatat dalam berkas perkara ini meliputi:
- Brahma Aryana
- Ansufri ID Sambo
- Denny Indrayana
- Fachrul Razi
- Tyasno Sudarto
- Slamet Soebijanto
- Hanafie Asnan
- Soenarko MD
- drg. Moeryono
- H.M. Subhan
- Bonatua Silalahi
- Dra. Tiurma M.S. Sihombing
Dalam perkara ini, KPU berkedudukan sebagai pihak Termohon, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertindak sebagai pihak Turut Terkait. Para pemohon mendasarkan gugatannya pada pandangan bahwa dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka baru terungkap belakangan ke publik.
Melalui proses peradilan di MK, pemohon meminta ruang pembuktian yang adil, transparan, dan imparsial. Apabila pembuktian di persidangan dapat mengonfirmasi pemenuhan syarat pendidikan tersebut, pemohon menyatakan Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya. Namun, jika fakta hukum di persidangan membuktikan sebaliknya, pemohon mendorong Mahkamah untuk menjatuhkan putusan diskualifikasi.

