Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya mengabulkan permohonan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian jadwal agenda kenegaraan penting di parlemen. Melalui rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, lembaga legislatif tersebut sepakat memundurkan pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan serta pelantikan wakil presiden.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan agenda kerja kepala negara yang dinilai sangat padat. Dengan perubahan tersebut, pimpinan parlemen bersama pemerintah menetapkan linimasa baru yang menuntut pihak eksekutif untuk segera merampungkan pengusulan nama kandidat pendamping kepala pemerintahan.
Penyesuaian Jadwal Sidang Paripurna ke 9 Desember 2026
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa sidang paripurna yang sebelumnya sempat dirancang pada awal bulan mengalami pergeseran waktu. Rapat gabungan yang sebelumnya menetapkan tanggal 2 Desember 2026 kini resmi diubah menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan agenda ini bersumber dari surat resmi yang dikirimkan oleh presiden kepada pihak parlemen. Dalam surat tersebut, pemerintah mengusulkan penundaan waktu selama satu pekan dari jadwal semula dengan pertimbangan aktivitas kenegaraan presiden yang tidak memungkinkan agenda tersebut digelar sesuai rencana awal.
“Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
Tenggat Waktu Penyerahan Dua Nama Calon Wakil Presiden
Seiring dengan mundurnya jadwal sidang paripurna, MPR juga menetapkan batas akhir bagi kepala negara untuk menyetorkan daftar nama kandidat. Pihak istana diberikan waktu paling lambat hingga tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan usulan resmi kepada lembaga legislatif.
Dalam keterangannya, pimpinan parlemen menegaskan bahwa pengajuan nama tersebut tidak boleh hanya berjumlah satu kandidat. Ketentuan konstitusional mewajibkan eksekutif untuk mengirimkan dua nama calon wakil presiden agar proses pemilihan di Sidang Paripurna MPR dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Muzani. Ia juga menambahkan, “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar.”
Dinamika Linimasa Sidang Paripurna MPR
Penetapan tenggat waktu baru ini menggantikan kesepakatan yang dicapai dalam rapat gabungan sebelumnya pada 13 November 2026. Pada pertemuan tersebut, parlemen sempat mematok batas penyerahan nama usulan pada 18 November 2026 dengan agenda sidang paripurna dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
Dengan adanya penyesuaian terbaru ini, tenggat waktu penyerahan nama usulan dari pihak istana bergeser lebih panjang menuju akhir November 2026. Seluruh proses lanjutan kini bergantung pada penyerahan dua nama resmi dari Presiden Prabowo Subianto sebelum tenggat waktu tanggal 25 November 2026 tiba, guna memastikan kelancaran agenda pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember mendatang.

