Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan diplomat senior ini menjadi bagian dari agenda perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Arrmanatha menggantikan pendahulunya, Sugiono, yang kini mengemban tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Pelantikan tersebut menandai pergeseran penting di pucuk kepemimpinan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Sebelum dipercaya memimpin Kemlu secara penuh, sosok yang akrab disapa Tata ini telah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) sejak Oktober 2024 dengan fokus utama pada penguatan diplomasi multilateral Indonesia.
Dalam pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo, Arrmanatha menegaskan komitmennya untuk setia kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan demi dharma bakti kepada bangsa dan negara, dengan menjunjung tinggi etika serta tanggung jawab jabatan.
Rekam Jejak Panjang di Kancah Diplomasi Multilateral
Pengangkatan Arrmanatha Nasir menempatkan seorang diplomat karier murni di posisi penentu arah politik luar negeri Indonesia. Pria kelahiran Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971 ini memiliki rekam jejak diplomasi yang membentang selama lebih dari dua dekade di berbagai institusi internasional strategis.
Perjalanan kariernya di Kemlu RI diawali pada kurun 2001-2004 saat ia ditugaskan sebagai Sekretaris Kedua sekaligus Negosiator Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss. Pengalaman di bidang multilateral tersebut terus berkembang ketika ia menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Pertanian dan Komoditas pada Direktorat Jenderal Multilateral Kemlu RI rentang 2005-2008.
Karier diplomasinya makin melesat di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada periode 2008-2012, Arrmanatha bertugas sebagai Konselor pada PTRI untuk PBB di New York, menangani isu-isu ekonomi dan pembangunan di Komite Kedua Majelis Umum PBB serta ECOSOC. Dalam rentang waktu tersebut, ia juga bertindak sebagai negosiator untuk Kelompok 77 dan China, serta dipercaya menjadi penasihat bidang ekonomi dan negara-negara kurang berkembang bagi Presiden Sidang ke-65 Majelis Umum PBB pada 2010-2011.
Di dalam negeri, publik mengenal Arrmanatha sewaktu ia menjabat sebagai Juru Bicara Kemlu RI pada 2014-2019, menjadi wajah utama pemerintah dalam menyampaikan posisi diplomasi Indonesia kepada media nasional maupun internasional.
Setelah periode tersebut, ia mengemban tugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap RI untuk UNESCO pada 2019-2021. Selanjutnya, pada 2021-2024, Arrmanatha ditunjuk sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York.
Selama memimpin PTRI New York, ia mencatatkan beberapa posisi penting, di antaranya:
- Wakil Presiden ECOSOC (2023): Memimpin sidang-sidang dewan ekonomi dan sosial PBB.
- Wakil Tetap RI Pertama untuk International Seabed Authority / ISA (2023): Mewakili kepentingan maritim Indonesia di Jamaika.
- Wakil Ketua Komite PBB untuk Hak-Hak Rakyat Palestina (2024): Mengawal posisi konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Latar Belakang Akademis dan Lintas Sektor
Sebelum mengabdikan diri sepenuhnya di dunia diplomasi, Arrmanatha sempat menimba pengalaman di sektor perbankan. Ia tercatat pernah bekerja sebagai Financial Institutions Officer di Bank Dagang Negara Indonesia pada kurun 1996 hingga 1997.
Pengalaman di bidang finansial tersebut ditopang oleh latar pendidikan akademis di bidang ekonomi dan hubungan internasional. Berdasarkan data rekam jejak pribadinya, Arrmanatha menyelesaikan pendidikan sarjana (bachelor’s degree) bidang Ilmu Ekonomi di University of Buckingham, Inggris, pada 1991-1993.
Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Leicester, Inggris, pada 1993-1994. Untuk memperkuat pemahaman teoritis diplomasi, Arrmanatha juga meraih gelar Magister Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 1997-1998.
Kombinasi antara keahlian ekonomi, pemahaman hukum internasional, serta pengalaman panjang di meja perundingan PBB menjadi modal utama Arrmanatha Nasir dalam memimpin diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.