Lewati ke konten utama
November 20, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
kapolri terbitkan perpol baru

Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit

November 18, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit

2026″, “KKEP”, “kasus penyadapan”, “Irjen Johnny Edison Isir”], “meta_description”: “Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.”, “category”: “Hukum”, “tags”: [“Jenderal Listyo Sigit Prabowo”, “Kapolri”, “Perpol”, “Sidang Etik”, “Polri”], “slug”: “kapolri-terbitkan-perpol-baru-jelang-sidang-etik-listyo-sigit”, “angle”: “Perubahan regulasi internal kepolisian dalam bentuk Perpol baru yang diterbitkan menjelang proses sidang etik perwira tinggi tinggi.”, “seo_title”: “Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit”, “excerpt”: “Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur ulang sejumlah ketentuan etik dan audit investigasi menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.”}

Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memberlakukan regulasi baru terkait kode etik profesi dan komisi kode etik di lingkungan institusi korps bhayangkara. Penerbitan aturan tersebut dilakukan menjelang bergulirnya rangkaian sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Ketentuan anyar ini termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengesahan regulasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, di Jakarta.

Poin Perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Dalam aturan yang disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026 tersebut, terdapat sembilan poin perubahan serta penambahan norma yang signifikan. Salah satu perubahan mendasar menyangkut ketentuan pengajuan banding. Jika sebelumnya pihak yang berhak mengajukan banding meliputi pelanggar beserta istri, suami, anak, atau orang tua, maka dalam aturan terbaru hak tersebut dibatasi hanya untuk pelanggar itu sendiri.

Selain ketentuan banding, Perpol baru ini juga menyisipkan aturan rinci mengenai audit investigasi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4a), hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, serta fungsi profesi dan pengamanan.

Perubahan administratif turut diberlakukan pada batas waktu pemanggilan pemeriksaan. Frasa ‘hari kerja’ dalam ketentuan sebelumnya diubah menjadi ‘hari kalender’ pada Pasal 19 ayat (5), yang berarti hari Sabtu dan Minggu kini turut diperhitungkan dalam batas waktu penyampaian surat panggilan paling lambat tiga hari sebelum pemeriksaan.

Penyesuaian Susunan Anggota Majelis Sidang Etik

Aspek penting lain yang disoroti dalam regulasi ini berkaitan dengan persyaratan kepangkatan bagi keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) maupun KKEP Banding. Berdasarkan ketentuan baru pada Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (3), susunan organisasi majelis kini tidak lagi harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.

Aturan baru menetapkan bahwa keanggotaan KKEP dapat berasal dari personel yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Irjen Johnny Edison Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama diterbitkannya Perpol baru ini memang berkaitan dengan persiapan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di mana aturan ini membuka ruang agar majelis sidang etik dapat diisi oleh perwira dengan pangkat yang lebih rendah.

Di samping itu, tata cara persidangan juga disesuaikan dengan mengakomodasi teknologi komunikasi. Sidang KKEP kini diwajibkan untuk dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Batasan Penempatan Khusus dan Sanksi PTDH

Perubahan norma juga menyentuh aspek durasi penempatan khusus (patsus) serta ambang batas sanksi. Jangka waktu patsus yang mulanya diatur paling lama 30 hari kerja kini dipangkas menjadi paling lama 20 hari kalender demi menyesuaikan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, syarat pengunduran diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) turut diperketat. Ketentuan yang sebelumnya merujuk pada tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun diubah secara spesifik menjadi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yang secara otomatis mengategorikan pelanggaran tersebut ke dalam sanksi administrasi PTDH.

Langkah pembaruan regulasi ini mengiringi proses penanganan perkara hukum yang tengah berjalan di tubuh Polri. Sebelumnya, institusi kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, yang dilaporkan berlangsung sejak tahun 2025.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com