Langkah penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan kembali mencatat perkembangan signifikan. Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka menyusul serangkaian penyelidikan intensif di berbagai wilayah rawan di tanah air.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam sesi jumpa pers yang diselenggarakan di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Pontianak. Dari puluhan perusahaan yang berstatus tersangka itu, empat di antaranya teridentifikasi sebagai korporasi penanaman modal asing yang berasal dari tiga negara berbeda.
Rincian Kasus dan Keterlibatan Perusahaan Asing
Dalam pemaparan resminya, Polri mencatat total penanganan sebanyak 104 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi. Dari keseluruhan laporan tersebut, luasan lahan yang tercatat terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Dari total 20 korporasi yang kini berstatus tersangka hukum, 16 entitas merupakan perusahaan dalam negeri. Sementara itu, empat korporasi sisanya merupakan badan usaha asing asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan yang meliputi PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.
Berkaitan dengan status perusahaan asing tersebut, Kabareskrim menegaskan bahwa seluruh proses hukum tetap dilangsungkan di dalam negeri. Mengingat lokasi kejadian perkara atau locus delicti berada di wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga negara asal perusahaan tersebut turut memantau proses yang berjalan.
Modus Operandi dan Ancaman Jeratan Hukum
Penyelidikan kepolisian mendapati bahwa para korporasi tersangka diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan, baik secara sengaja maupun karena unsur kelalaian. Tindakan pembukaan lahan tersebut memicu kerusakan ekosistem lingkungan hidup, memunculkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, serta mengakibatkan kebakaran lahan yang luas.
Akibat perbuatan tersebut, korporasi yang terlibat dijerat dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana yang menanti mencakup hukuman penjara paling rendah 3 tahun hingga maksimal 5 tahun, disertai denda minimal Rp3 miliar hingga Rp15 miliar.
Selain menetapkan puluhan korporasi, kepolisian juga mencatat penanganan terhadap pelaku perorangan. Hingga akhir Oktober 2026, terdapat 245 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari total 287 laporan polisi perorangan dengan luas area terdampak mencapai 5.859,12 hektar. Wilayah penanganan terbanyak terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.

