Langkah penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali diperketat oleh aparat penegak hukum. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kini memfokuskan investigasi mendalam terhadap puluhan korporasi berstatus penanaman modal asing yang diduga memegang andil atas kerusakan lingkungan akibat karhutla.
Dari total penanganan perkara korporasi yang berjalan, penyidik menemukan puluhan perusahaan berbadan hukum asing turut terseret dalam pusaran masalah lingkungan tersebut. Keterlibatan modal luar negeri ini menjadi salah satu fokus pengawasan intensif dalam rangka menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Rincian 22 Perusahaan Asing yang Masuk Penyelidikan Polri
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Asep Safrudin, memaparkan bahwa pihaknya saat ini memproses 104 laporan polisi yang melibatkan korporasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 laporan telah naik ke tahap penyidikan dan terus dikembangkan untuk melihat aliran serta asal-usul sumber modal perusahaan.
Berdasarkan hasil pendalaman terhadap 97 korporasi yang berada dalam tahap penyidikan, sebanyak 22 entitas tercatat menggunakan skema penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, 75 korporasi lainnya beroperasi menggunakan penanaman modal dalam negeri.
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan asing yang diusut tersebut berasal dari sejumlah negara berbeda. Korporasi asal Singapura mendominasi daftar pengusutan dengan catatan 9 perusahaan, disusul oleh Malaysia sebanyak 8 perusahaan, serta Inggris dengan 2 perusahaan. Selain itu, terdapat pula masing-masing 1 perusahaan yang berasal dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
Status Korporasi Tersangka dan Temuan Modus Operandi
Sebelum perluasan pengusutan modal asing ini, jajaran kepolisian telah lebih dulu menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari total 104 laporan polisi yang ditangani. Rangkaian laporan tersebut mencakup area lahan terbakar seluas 29.168,78 hektare di berbagai wilayah.
Dari 20 korporasi yang telah berstatus sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing yang berasal dari tiga negara berbeda, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Empat perusahaan tersebut masing-masing diidentifikasi sebagai PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI, sedangkan 16 korporasi sisanya merupakan badan usaha dalam negeri.
Dalam praktiknya, kepolisian mendapati modus operandi serupa yang dilakukan oleh para korporasi tersangka. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran undang-undang, baik secara sengaja maupun karena unsur kelalaian, yang berujung pada kerusakan ekosistem lingkungan hidup, timbulnya bahaya bagi kesehatan masyarakat, serta terbakarnya lahan secara luas.

