Perseteruan sengit antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kebuntuan diplomasi di kawasan Timur Tengah. Proposal perdamaian yang diajukan pihak Tehran guna menghentikan pertempuran dan membuka kembali jalur pelayaran vital Selat Hormuz secara terbuka ditolak oleh Presiden AS Donald Trump.
Penolakan tegas tersebut disampaikan Trump di Gedung Putih pada Sabtu (26/9), merespons usulan damai yang diumumkan Iran saat Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan sebelumnya. Usulan itu sebelumnya disalurkan kepada pihak Washington melalui perantara diplomatik Qatar. Trump menilai langkah diplomasi Tehran bukan didasari niat baik, melainkan keputusasaan akibat tekanan militer.
“Mereka ingin segera membuat kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz karena mereka sedang mengalami kekalahan telak,” tegas Trump terkait kondisi terkini pihak lawan.
Saling Klaim Sikap dan Peran Fasilitasi Mediator
Pernyataan bernada keras dari Washington tersebut langsung direspons oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu (27/9). Araghchi menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar dari krisis maritim ini selain meja perundingan yang setara.
Menurut Araghchi, setiap langkah menuju normalisasi navigasi di Selat Hormuz sepenuhnya bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang diajukan Tehran. Ia juga mengonfirmasi bahwa para mediator internasional belum secara resmi menyampaikan surat penolakan AS atas proposal tersebut.
“Kami sedang menunggu para mediator menyampaikan pandangan pasti kepada kami, dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut,” tulis Araghchi melalui media sosial.
Di tengah ketegangan retorika publik, saluran komunikasi balik layar dilaporkan tetap berdenyut. Seorang pejabat AS mengungkapkan bahwa diskusi bertahap dengan Iran melalui pihak ketiga berlangsung dalam atmosfer “positif dan konstruktif”. Pada saat bersamaan, Iran juga membangun komunikasi intensif dengan Arab Saudi guna membahas stabilitas kawasan Selat Hormuz.
Mekanisme Jeda 7 Hari dan Tarik-Ulur Program Nuklir
Berdasarkan rincian rancangan yang dipaparkan Araghchi di Markas PBB, kesepakatan awal yang ditawarkan Iran mengusulkan fase hitung mundur selama 7 hari. Skema 7 hari ini dirancang untuk memicu jeda pertempuran kawasan sekaligus membuka kembali akses navigasi kapal di Selat Hormuz.
Araghchi menyebutkan bahwa jika AS bersedia menerima klausul dasar tersebut, kesiapan teknis di lapangan sudah 100% matang untuk memulai pembicaraan lanjutan yang lebih luas, termasuk mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun, titik temu isu nuklir masih amat jauh dari jangkauan.
Washington secara konsisten menuntut agar Tehran tidak memiliki kemampuan senjata nuklir. Sebaliknya, pejabat senior Iran menegaskan tidak akan ada fleksibilitas atau konsesi terkait hak-hak kedaulatan, seperti kegiatan pengayaan uranium maupun opsi pengiriman uranium berdaya pengayaan tinggi ke luar negeri.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam wawancara dengan program CBS Face the Nation, menggarisbawahi posisi resmi negaranya terhadap tekanan dari luar.
“Iran tidak mencari perang, tetapi akan membela diri dari tekanan, ancaman, dan serangan,” kata Pezeshkian, sembari mengulangi prinsip nasional bahwa Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.
Konstruksi Konflik 7 Bulan dan Dampak Krisis Energi Global
Sengketa Selat Hormuz menjadi cermin dari pertempuran berkepanjangan yang telah berlangsung selama 7 bulan. Konflik bersenjata ini pecah sejak 28 Februari lalu usai gelombang serangan awal yang dilancarkan pihak Amerika Serikat dan Israel.
Perang selang-seling antara jeda singkat dan eskalasi balasan selama 7 bulan ini telah merenggut ribuan nyawa, menggerus kekuatan militer konvensional Iran, serta melumpuhkan perekonomian Tehran. Konflik juga meluas ketika Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke pangkalan sekutu AS di kawasan Teluk, sementara kelompok Houthi di Yaman menyasar kepentingan Arab Saudi.
Eskalasi di Selat Hormuz menanggung risiko yang amat tinggi bagi pasokan minyak internasional. Gangguan lalu lintas maritim di selat strategis tersebut memicu kenaikan biaya logistik dan premi risiko energi global hingga 120% di pasar komoditas tertentu, yang berpotensi memperburuk tekanan inflasi dunia.
Kini, kepastian pembukaan kembali jalur pelayaran dunia tersebut bergantung pada respons formal berikutnya dari mediator Qatar serta kesediaan kedua belah pihak untuk melunakkan garis keras diplomasi masing-masing.

