Prosedur penanganan aduan dugaan pelanggaran etik terhadap dua hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra dan Arsul Sani, resmi bergulir di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Langkah awal institusi pengawas internal ini berfokus pada verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebelum menentukan status laporan ke tahap berikutnya.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengonfirmasi bahwa pemeriksaan administrasi atas berkas aduan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/10/2026). Tahapan ini menjadi pintu masuk prosedural untuk memastikan apakah seluruh prasyarat formal pelaporan telah terpenuhi secara sah.
“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” ujar Palguna saat dimintai konfirmasi, Minggu (4/10/2026).
Palguna menegaskan bahwa kejelasan sikap MKMK dalam menindaklanjuti atau melimpahkan aduan tersebut sangat bergantung pada hasil penelitian syarat formil yang dilakukan pada hari Selasa tersebut.
Duduk Perkara Pengusiran Ahli di Ruang Sidang
Aduan etik ini berakar dari insiden yang terjadi pada persidangan perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (1/10/2026) malam. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memutus untuk mengeluarkan M. Rullyandi, seorang ahli yang dihadirkan oleh kelompok relawan Militan Gibran 08 Nusantara.
Satu hari pascainsiden, yakni pada Jumat (2/10/2026) pukul 14.50 WIB, Rullyandi mendatangi sekretariat MKMK di Jakarta Pusat untuk menyerahkan laporan resmi. Rullyandi menyeret dua nama hakim konstitusi sekaligus, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra serta Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Dalam poin keberatannya, Rullyandi menilai tindakan Saldi Isra mengesampingkan asas fundamental kekuasaan kehakiman, khususnya prinsip audi et alteram partem atau kewajiban untuk mendengarkan semua pihak yang berperkara secara adil di dalam persidangan.
Argumen Pelapor dan Mekanisme Etik di MKMK
Selain menyasar Saldi Isra, laporan Rullyandi juga menyoroti sikap Arsul Sani. Menurut pelapor, Arsul dinilai melakukan intervensi terhadap kebebasan akademiknya terkait dengan pandangan atau kritik yang disampaikan di luar persidangan.
Rullyandi berpendapat bahwa pernyataan yang ia sampaikan di ruang publik tidak seharusnya dipaksakan untuk dipermasalahkan di dalam ruang sidang, karena hal itu ia anggap membatasi kemerdekaan akademik dan hak warga negara dalam menyampaikan kritik.
Penanganan laporan di MKMK kini sepenuhnya menanti tahapan verifikasi syarat administrasi pada Selasa mendatang. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi aspek formal, MKMK baru akan menentukan agenda lanjutan guna memeriksa substansi aduan terkait indikasi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

