Lewati ke konten utama
November 17, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Hukum›Artikel
Hukum

Sidang Syarat Gibran Memanas: Ahli Relawan Adukan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK

Oktober 2, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Sidang Syarat Gibran Memanas: Ahli Relawan Adukan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK

Langkah hukum susulan mewarnai dinamika persidangan perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi. Ahli hukum tata negara dari Universitas Jayabaya, M Rullyandi, secara resmi mengadukan Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim MK Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setelah dirinya dilarang memberikan keterangan lisan di ruang sidang.

Berkas pengaduan etik tersebut diserahkan langsung ke Sekretariat MKMK di Jakarta Pusat pada Jumat (2/10/2026) pukul 14.50 WIB. Selain mengadukan Saldi Isra dan Arsul Sani, Rullyandi turut memasukkan nama Ketua MK Suhartoyo ke dalam materi permohonan pemeriksaan etik yang sama.

Tudingan Pelanggaran Etik dan Intervensi Kebebasan Akademik

Dalam permohonannya, Rullyandi menilai keputusan majelis hakim yang membatasi kesaksiannya hanya dalam bentuk tertulis merupakan tindakan diskriminatif. Ia menegaskan, tindakan Saldi Isra bertentangan dengan prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang mewajibkan majelis mendengar keterangan seluruh pihak yang berkepentingan langsung di persidangan.

Terkait Arsul Sani, Rullyandi menyoroti sikap sang hakim yang mempermasalahkan pandangannya di ruang publik. Menurut Rullyandi, meminta seorang ahli membatalkan atau mempertanggungjawabkan kritik akademik yang disampaikan di luar persidangan merupakan bentuk intervensi terhadap kebebasan berpendapat dan kemerdekaan akademik.

Ia juga menilai Arsul Sani memperlihatkan sikap berat sebelah dalam menguji keterangannya. Rullyandi berpandangan bahwa penilaian majelis hakim terkesan hanya bersumber dari sudut pandang satu pihak yang berperkara.

Di luar insiden persidangan, Rullyandi memperluas laporkannya dengan menggugat keabsahan posisi Suhartoyo sebagai Ketua MK. Argumen tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024, yang menurutnya membatalkan berita acara pleno penetapan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi.

Buntut Ketegangan dalam Persidangan PHPU

Laporan etik ke MKMK ini merupakan buntut dari eskalasi yang terjadi pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung MK, Kamis (1/10/2026) malam. Dalam perkara terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, Rullyandi hadir sebagai ahli yang diajukan oleh pihak terkait, yakni kelompok relawan Militan Gibran 08 Nusantara.

Awal ketegangan dipicu ketika Hakim MK Arsul Sani meminta klarifikasi atas pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara talk show di televisi bersama Refly Harun. Dalam tayangan tersebut, Rullyandi sempat menyebut bahwa persidangan gugatan syarat pendidikan Wapres di MK berstatus ilegal dan kepemimpinan Ketua MK tidak sah.

Arsul Sani lantas mempertanyakan konsistensi Rullyandi yang bersedia hadir memberikan keahlian di dalam forum persidangan yang ia sebut sendiri sebagai proses ilegal.

Merespons situasi itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin majelis menegaskan bahwa Rullyandi harus mencabut pernyataan mengenai persidangan ilegal tersebut jika ingin melanjutkan paparannya sebagai ahli. Saldi menilai seseorang tidak sepatutnya memberikan keterangan di hadapan sidang yang dituduhnya tidak sah.

Setelah majelis hakim menghentikan sidang sementara untuk berdiskusi, Saldi Isra membacakan keputusan bersama majelis. MK sepakat hanya menerima keterangan ahli dari Rullyandi dalam bentuk tertulis, sekaligus melarangnya menyampaikan paparan secara lisan maupun memberikan tanggapan lanjutan di ruang sidang.

Ujian Etika dan Batas Kebebasan Berekspresi Ahli

Pengaduan yang diajukan Rullyandi membawa dialektika baru dalam tata kelola persidangan di Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, majelis hakim memegang wewenang penuh untuk menjaga ketertiban, martabat, dan kehormatan peradilan dari tuduhan yang dinilai merendahkan marwah persidangan.

Di sisi lain, aduan ini menguji batas antara kebebasan berekspresi seorang akademisi di ruang publik dengan hak para pihak terkait untuk mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum. Proses pemeriksaan di MKMK nantinya akan menentukan apakah tindakan pembatasan kesaksian oleh majelis hakim memenuhi koridor hukum acara atau terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com