Penyidikan perkara kecelakaan perkeretaapian yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL TM6000 di Stasiun Bekasi Timur akhirnya mencapai titik terang penetapan hukum. Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN (37) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Pengumuman penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya di Jakarta pada Selasa, 29/9/2026. Penetapan status hukum ini dirilis setelah penyidik melakukan serangkaian evaluasi terhadap fakta lapangan, kesaksian ahli, serta analisis instrumen digital pengereman.
“Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka yaitu inisial AN umur 37 tahun. AN ini merupakan masinis KA Argo Bromo Anggrek,” tegas Dewa Anom dalam keterangannya pada 29/9/2026.
Kronologi dan Pemulihan Pasca-Insiden di Stasiun Bekasi Timur
Peristiwa benturan keras antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL TM6000 sebelumnya terjadi pada 27 April 2026 malam di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Benturan tersebut sempat melumpuhkan sebagian lajur utama perjalanan kereta api antarkota dan komuter.
Proses pembersihan jalur serta penanganan krisis di lokasi kejadian membutuhkan waktu cukup panjang. Petugas gabungan dilaporkan terus melakukan sterilisasi serta evakuasi puing-puing reruntuhan kereta hingga Selasa, 28/4/2026, sebelum penanganan perkara digeser penuh ke ranah penyidikan kepolisian.
Analisis Data Logger: Pengereman Darurat Dilakukan Jarak 263 Meter
Pilar utama penetapan status tersangka terhadap AN terletak pada temuan rekaman data logger lokomotif. Penyidik kepolisian menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur keselamatan operasi dalam pelaksanaan tindakan pengereman darurat (emergency brake).
Instrumen mencatat bahwa tindakan pengereman darurat baru dieksekusi masinis pada pukul 21.51.54 WIB. Pada momen kritis tersebut, jarak antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL TM6000 yang berada di depannya sudah sangat dekat, yaitu hanya berkisar 263 meter.
“Penyidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake harusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat kecelakaan,” jelas Dewa Anom.
Kesimpulan teknis kepolisian ini diperkuat oleh analisis dari saksi ahli transportasi serta hasil investigasi terpisah yang dirilis oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Laporan KNKT membedah dinamika sistem pengereman dan keselamatan perjalanan untuk melengkapi peta pembuktian perkara, kendati KNKT sendiri tidak memuat rekomendasi penetapan subjek pidana.
Jerat Hukum Berlapis dan Rencana Pemeriksaan Lanjutan
Atas tindakan operasional yang mengabaikan standar keselamatan penerbangan kereta api tersebut, kepolisian menjerat AN dengan pasal berlapis gabungan regulasi hukum umum dan undang-undang khusus perkeretaapian:
- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Pasal 323, Pasal 324, dan Pasal 474.
- UU Perkeretaapian (UU No. 23 Tahun 2007): Pasal 198 dan Pasal 206.
Melalui penerapan sangkaan tersebut, AN terancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga maksimal 12 tahun penjara. Penegakan hukum ini sekaligus melengkapi deretan penanganan kasus pidana besar oleh jajaran kepolisian, seperti halnya penindakan perkara terpisah di mana Polri menetapkan 72 Orang sebagai tersangka dalam penanganan kasus kejahatan lingkungan.
Polda Metro Jaya memastikan proses hukum perkara kecelakaan kereta ini terus berjalan. Penyidik telah mengagendakan surat pemanggilan resmi terhadap AN untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dengan kapasitas sebagai tersangka.

