Sidang Dewan Rakyat Malaysia diwarnai momen unik ketika seorang anggota parlemen beralih menggunakan bahasa Jawa untuk menyampaikan kritik terkait krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bersumber dari wilayah Indonesia. Langkah kultural ini diambil dengan harapan agar pesan dan desakan penanganan bencana asap tersebut dapat tersampaikan secara lebih langsung kepada para pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Gunakan Bahasa Jawa demi Sampaikan Pesan ke Pejabat Pusat
Peristiwa tersebut berlangsung dalam agenda rapat resmi parlemen pada Rabu (21/10). Anggota Parlemen Malaysia dari Dewan Rakyat, Kalam Salan, mulanya memaparkan pandangannya menggunakan bahasa Melayu standar saat membahas dampak kabut asap lintas batas yang telah merambah wilayah Negeri Jiran.
Dalam pemaparannya, Kalam menekankan bahwa dampak buruk kabut asap tidak hanya dirasakan oleh warga lokal Malaysia saja, melainkan turut menghantam stabilitas ekonomi para pekerja migran asal Indonesia yang mencari nafkah di sektor perkebunan setempat. Ia mengingatkan bahwa kelumpuhan aktivitas kebun berimbas langsung pada terhentinya upah para pekerja sehingga mereka kesulitan mengirimkan penghasilan ke kampung halaman.
Setelah menguraikan berbagai gangguan sosial dan ekonomi tersebut, termasuk penutupan fasilitas pendidikan serta merosotnya sektor pariwisata akibat kualitas udara yang memburuk, Kalam mendadak meminta izin kepada pimpinan sidang untuk melanjutkan interupsi menggunakan bahasa Jawa.
“Biarlah saya dengan izin pimpinan dewan bercakap dalam bahasa Jawa. Assalamualaikum Pak Prabowo, pripun kabare? Paringi waras nggih?” ucap Kalam di hadapan sidang parlemen, merujuk pada sapaan kepada Presiden Republik Indonesia.
Kalam beralasan bahwa penggunaan dialek tersebut dinilai lebih familier bagi para pejabat tinggi di Indonesia yang mayoritas berlatar belakang kebudayaan Jawa, sehingga substansi desakan percepatan pemadaman titik api dapat diterima dengan empati yang lebih mendalam.
Respons Tegas Pemerintah Indonesia Melalui Menko PMK
Menanggapi sorotan tajam dari parlemen tetangga tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan sikap terbuka dan penuh pemahaman. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan bahwa jajaran kabinet di Jakarta sangat mengerti apa yang sedang dialami oleh masyarakat di kawasan regional.
Menurut Sugiono, dampak langsung dari karhutla justru dirasakan paling awal dan paling parah oleh masyarakat di dalam negeri sendiri sebelum asap tersebut terbawa angin lintas batas negara. Oleh karena itu, pemerintah menyampaikan apresiasi atas adanya iktikad baik dari negara tetangga yang turut menaruh perhatian serius terhadap krisis lingkungan ini.
Lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa koordinasi lintas sektor terus berjalan secara intensif guna menekan laju kebakaran hutan. Langkah mitigasi tidak hanya ditempuh melalui jalur diplomasi formal antar-kepala negara, tetapi juga digerakkan secara teknis di lapangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi terkait untuk mengatasi situasi darurat secara komprehensif.

