Aktivitas pendidikan di Johor, Malaysia, kembali dihentikan sementara menyusul krisis kualitas udara yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah setempat memutuskan memperpanjang penutupan sekolah selama lima hari mulai Senin, 19 Oktober 2026, setelah pembacaan Indeks Pencemaran Udara (API) di sejumlah wilayah bertahan di level mengkhawatirkan.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat Komite Koordinasi Penanganan Kabut Asap Johor yang digelar pada Sabtu siang. Kebijakan ini sekaligus sejalan dengan arahan Pemangku Raja Johor, Tunku Mahkota Ismail, yang menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan warga sebagai prioritas utama di tengah paparan polusi lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Lonjakan Kasus ISPA dan Kondisi Kualitas Udara
Ketua Komite Pendidikan dan Informasi Negara Bagian Johor, Muhammad Naqib Md Ghazali, menyatakan bahwa pemantauan otoritas lingkungan hidup menunjukkan udara di wilayah tersebut masih berada pada kategori berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan data Departemen Lingkungan Hidup Malaysia per Minggu pukul 08.00 waktu setempat, Pasir Gudang mencatat angka API tertinggi yakni 190, yang menempatkannya dalam kategori tidak sehat.
Selain Pasir Gudang, sejumlah wilayah lain di Johor juga mencatat tingkat polusi serupa, seperti Larkin (181), Kota Tinggi (181), Pengerang (178), Batu Pahat (169), Kluang (163), Tangkak (160), dan Segamat (157). Kondisi kualitas udara yang buruk ini turut meluas ke wilayah Lembah Klang dan Kuala Lumpur, termasuk Johan Setia, Shah Alam, Klang, Petaling Jaya, Banting, Cheras, Batu Muda, serta Putrajaya yang seluruhnya mencatat indeks di kisaran angka 155 hingga 163.
Dampak buruk dari paparan polusi udara jangka panjang ini telah memicu kekhawatiran serius dari otoritas kesehatan setempat. Sepanjang Oktober, tercatat sebanyak 30.648 kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di Johor, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,7 persen secara mingguan. Atas dasar tersebut, pemerintah merekomendasikan penerapan protokol pencegahan yang ketat, khususnya penggunaan masker bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Ketentuan Pembelajaran Jarak Jauh dan Pengecualian Ujian
Selama periode penutupan sekolah berlangsung, proses kegiatan belajar mengajar tidak dihentikan sepenuhnya, melainkan dialihkan ke sistem pembelajaran dari rumah (PdPR). Kebijakan ini merujuk langsung pada Manual PdPR Versi 2.0 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Kendati demikian, pemerintah memberikan pengecualian terbatas bagi para siswa yang harus mengikuti jadwal ujian maupun penilaian penting. Pelaksanaan pengecualian ini wajib dikoordinasikan secara ketat melalui Departemen Pendidikan Johor (JPNJ) dengan kepatuhan penuh terhadap prosedur operasional standar (SOP) kesehatan, tanpa mengizinkan adanya kegiatan tambahan di luar agenda ujian.
Otoritas pendidikan setempat bersama kementerian terkait akan terus meninjau efektivitas SOP kesehatan tersebut setiap hari sembari memantau pembaruan cuaca. Kebijakan perpanjangan lanjutan ke depan akan sangat bergantung pada hasil evaluasi harian mengenai kualitas udara, prakiraan meteorologi, serta asesmen kesehatan masyarakat secara berkala.

