Persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) kini berbuntut pada proses penegakan etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadwalkan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi atas aduan yang menyeret tiga hakim konstitusi.
Langkah MKMK tersebut merupakan kelanjutan dari eskalasi ketegangan di ruang sidang ketika ahli hukum tata negara dari Universitas Jayabaya, M. Rullyandi, dilarang memberikan keterangan secara lisan oleh majelis hakim. Rullyandi, yang dihadirkan oleh pihak relawan Militan Gibran 08 Nusantara, kemudian melayangkan laporan resmi atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
Verifikasi Administrasi Laporan Etik di MKMK
Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengonfirmasi bahwa pihak sekretariat telah menerima berkas pengaduan tersebut. Tahap awal penanganan laporan akan difokuskan pada penafsiran kelengkapan dokumen pendukung sebelum melangkah ke proses persidangan etik lebih lanjut.
“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” kata Dewa Palguna saat dikonfirmasi pada Minggu (4/10/2026). Ia menambahkan bahwa pemeriksaan syarat administrasi laporan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/10/2026).
Aduan tersebut secara khusus mengincar tiga figur kunci di MK, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, serta Ketua MK Suhartoyo. Pelaporan diajukan Rullyandi ke Sekretariat MKMK pada Jumat (2/2/2026) pukul 14.50 WIB.
Awal Perdebatan Hingga Pengusiran Ahli di Ruang Sidang
Polemik ini bermula dalam persidangan PHPU syarat pendidikan Gibran yang digelar pada Kamis (1/10/2026) malam. Hakim Konstitusi Arsul Sani meminta klarifikasi langsung kepada Rullyandi sebelum sang ahli memaparkan pandangan hukumnya.
Arsul menyinggung pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara diskusi televisi yang turut dihadiri Refly Harun. Dalam tayangan tersebut, Rullyandi menyebut persidangan gugatan syarat pendidikan Wapres di MK bersifat ilegal, begitu pula dengan status Ketua MK.
“Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” cecar Arsul di hadapan majelis persidangan untuk menguji konsistensi dan kredibilitas ahli.
Sikap tegas juga diambil Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin jalannya sidang. Saldi menegaskan Rullyandi tidak dapat menggunakan panggung keahlian lisan jika tidak memulihkan posisinya dengan mencabut tuduhan bahwa persidangan tersebut tidak sah.
Rullyandi sempat membela diri dengan mengklaim peryataannya di media massa merupakan bentuk kritik hukum berbasis ilmu tata negara dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Saldi meminta kepastian apakah narasi ‘sidang ilegal’ itu ditarik atau tidak.
Meski Rullyandi akhirnya menyatakan mencabut ucapan tersebut, ia memberi batasan bahwa pencabutan hanya berlaku di dalam ruang sidang dan dilakukan di bawah perasaan tertekan. Merespons hal itu, majelis hakim melakukan skorsing singkat dan memutuskan hanya menerima keterangan Rullyandi dalam bentuk tertulis, tanpa kesempatan pemaparan lisan maupun tanya jawab, sebelum memintanya meninggalkan ruang sidang.
Dasar Keberatan dan Duduk Perkara Aduan Rullyandi
Pasca-pengusiran tersebut, Rullyandi menilai keputusan majelis hakim telah membatasi hak konstitusional pihak terkait dan mencederai asas kekuasaan kehakiman, khususnya prinsip mendengarkan semua pihak yang bersengketa (audi et alteram partem).
Dalam aduannya ke MKMK, Rullyandi menuduh Saldi Isra melakukan tindakan diskriminatif karena membatasi penyampaian keterangan ahli hanya secara tertulis. Sementara terhadap Arsul Sani, ia menilai terjadi intervensi terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat di ruang publik.
Selain menyasar dua hakim tersebut, Rullyandi turut mempersoalkan keabsahan kepemimpinan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Menurut Rullyandi, Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 16 Desember 2024 telah membatalkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemilihan Ketua MK.
Ia menilai penetapan kepemimpinan MK seharusnya dikembalikan pada mekanisme konstitusional pemilihan ulang oleh para hakim, bukan melanjutkan penggunaan berita acara yang telah dibatalkan peradilan tata usaha negara.
Proses verifikasi administrasi oleh MKMK pada Selasa mendatang bakal menentukan apakah aduan etik ini memenuhi syarat formal untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif atau gugur di tahap awal.

