BODY:
Persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah yang menjerat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendadak memanas pada Kamis, 5 November 2026. Ketegangan di ruang sidang memuncak hingga majelis hakim mengambil keputusan untuk menskors jalannya persidangan setelah terjadi perdebatan sengit antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terdakwa.
Atmosfer panas tersebut bermula ketika kuasa hukum Roy Suryo mengarahkan sejumlah pertanyaan kepada saksi yang hadir di persidangan, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Fokus pertanyaan tiba-tiba beralih kepada sosok mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang langsung menuai keberatan dari pihak jaksa karena dinilai tidak berkaitan dengan pokok perkara.
Riwayat Pendidikan dan Uji Laboratorium Forensik
Sebelum perdebatan terkait petinggi Polri mencuat, jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pukul 13:08 WIB sempat mendengarkan pemaparan Jokowi mengenai latar belakang pendidikannya. Di hadapan majelis hakim, Jokowi menegaskan kembali bahwa dirinya hanya mengantongi masing-masing satu ijazah dari jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S-1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mantan kepala negara itu juga menjelaskan bahwa dokumen ijazah miliknya telah melalui serangkaian pengujian di laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Jokowi, hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan status yang identik dan autentik setelah dilakukan komparasi dengan dokumen ijazah milik sejumlah rekan seangkatannya.
Pemeriksaan saksi kemudian berlanjut ketika kuasa hukum Roy Suryo menanyakan perihal pimpinan kepolisian yang menjabat saat laporan kepolisian pertama kali dibuka di Polda Metro Jaya. Setelah sempat meminta penegasan di persidangan, Jokowi menyebut nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang bertugas pada masa pengujian laboratorium forensik tersebut oleh Bareskrim Polri.
Perdebatan Sengit dan Peringatan Keras Majelis Hakim
Ketegangan mencapai puncaknya tatkala penasihat hukum Roy Suryo melontarkan pertanyaan lanjutan mengenai proses pengangkatan atau pelantikan Listyo Sigit saat Jokowi menjabat sebagai presiden. Sesaat setelah pertanyaan itu diajukan, jaksa penuntut umum langsung melayangkan interupsi dan menyatakan keberatan atas relevansi materi tersebut dengan surat dakwaan.
Merespons situasi yang memanas dan aksi saling interupsi, majelis hakim langsung mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan. Hakim meminta kuasa hukum Roy Suryo agar menurunkan nada bicara dan menjaga etika persidangan agar tidak melontarkan kalimat yang terkesan memutarbalikkan fakta atau membuat alur pemeriksaan menjadi rancu.
Di sisi lain, Jokowi menyatakan keberatan untuk menjawab pertanyaan lanjutan mengenai pelantikan tersebut karena menilai hal itu sudah diketahui secara luas oleh publik. Menanggapi dinamika ini, majelis hakim mengingatkan kedua belah pihak agar berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk merujuk pada ketentuan Pasal 214 ayat (7) dan Pasal 143 dalam memberikan ruang bagi saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
Alasan Roy Suryo Tertawa di Ruang Sidang
Sementara itu, pada saat jeda persidangan, Roy Suryo memberikan penjelasan langsung kepada awak media terkait reaksinya yang sempat tertawa di dalam ruang sidang. Roy mengaku tertawa karena mendapati adanya perbedaan fisik antara dokumen ijazah yang ditunjukkan dalam persidangan dengan dokumen pembanding yang sebelumnya dipegangnya.
Sebagai seseorang yang mengaku telah berkecimpung di bidang fotografi dan percetakan sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Roy mengeklaim memiliki pengamatan visual tersendiri terhadap kualitas cetakan dan keberadaan watermark pada dokumen tersebut. Menurutnya, terdapat detail visual yang tampak berbeda jika dibandingkan dengan dokumen yang pernah diperlihatkan sebelumnya.
Dalam proses hukum ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan menyebarkan informasi tidak benar mengenai ijazah Jokowi. Jaksa mendakwanya melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dakwaan subsider melalui Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

