Lewati ke konten utama
November 16, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Hukum›Artikel
Hukum

Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Ilegal

November 4, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Ilegal

Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan secara ilegal serta penghapusan data elektronik dan akses tidak sah. Salah satu figur yang disematkan status tersangka tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Langkah hukum ini diumumkan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam sesi keterangan pers yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). Selain Listyo Sigit yang merupakan mantan Kapolri, penyidik turut menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.

Daftar Tersangka dan Sasaran Penyadapan Ilegal

Dalam konferensi pers tersebut, Kabareskrim merinci inisial para pihak yang telah dijerat dengan status hukum baru ini. Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Nama terakhir merujuk pada Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri menemukan indikasi kuat bahwa tindakan pemantauan komunikasi tersebut tidak berhubungan dengan fungsi penegakan hukum yang sah. Sasaran dari aktivitas ilegal ini bahkan mencakup pejabat tertinggi di pemerintahan negara.

Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan tindakan penyadapan secara melawan hukum terhadap nomor komunikasi milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Aktivitas pemantauan tanpa dasar hukum yang sah ini tidak hanya menyasar kepala negara saja.

Lingkup Sasaran yang Dipantau

Berdasarkan temuan penyidik di lapangan, cakupan pihak yang menjadi target penyadapan tergolong luas. Aktivitas tersebut menjangkau berbagai kalangan strategis di tanah air, mulai dari pejabat instansi negara hingga kalangan swasta.

Para tersangka diduga membidik target yang terdiri dari pejabat negara, sejumlah tokoh politik penting, pimpinan media massa, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pelaku usaha atau pengusaha.

Kronologi dan Penghapusan Jejak Digital

Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri, rangkaian tindakan penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. Aparat kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses pemantauan tersebut dilakukan di luar prosedur dan aturan formal yang berlaku.

Tidak hanya melakukan pemantauan komunikasi secara melawan hukum, para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan barang bukti. Jejak log aktivitas digital tersebut sengaja dihapus pada Oktober 2026 untuk menyembunyikan rekam jejak operasional ilegal yang telah berjalan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa kegiatan pemantauan maupun penyadapan telekomunikasi harus selalu berlandaskan pada regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelidikan lanjutan kini masih terus dikembangkan oleh Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas perkara yang melibatkan pejabat tinggi ini.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com