BODY:
Langkah hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencatatkan perkembangan signifikan. Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan, sekaligus membatalkan putusan peradilan tingkat banding dan pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Perkara dengan nomor register 742 K/TUN/2026 tersebut berfokus pada Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut sebelumnya digunakan sebagai syarat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri saat pendaftaran pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024.
Duduk Perkara dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Melalui putusan kasasinya, majelis hakim MA menyatakan mengabulkan seluruh gugatan pemohon setelah sebelumnya di tingkat pertama gugatan Subhan melalui perkara nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tidak diterima oleh PTUN Jakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).
Dalam amar putusannya, pengadilan tertinggi menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta menghukum pihak tergugat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membayar biaya perkara.
Sebagai informasi tambahan, dalam persidangan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi (MK), hakim konstitusi mencatat tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Tanggapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan terbuka atas putusan hukum tersebut. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung ini menegaskan kembali persoalan mendasar terkait pemenuhan syarat konstitusional bagi seorang pemimpin negara.
“Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri,” ujar Hasto dalam keterangannya pada Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 10:57 WIB.
Hasto menilai persoalan administratif tersebut telah menyentuh hal yang sangat fundamental, yakni syarat yang ditetapkan oleh konstitusi agar seorang calon pemimpin setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat. Ia juga menyinggung berbagai dinamika masa lalu, termasuk Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang sarat dengan intervensi kekuasaan.
Peluang Hak Angket DPR dan Konsolidasi Lintas Partai
Menanggapi langkah lanjutan di parlemen, Hasto mengungkapkan bahwa partainya tengah mempertimbangkan opsi penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, ia mengakui bahwa kekuatan politik partainya yang memiliki 110 kursi atau sekitar 18 persen kekuatan di parlemen tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri.
Oleh karena itu, PDIP terus membangun dialog dan konsolidasi secara bertahap dengan partai politik lain guna merespons situasi tersebut. Menurut Hasto, persoalan ini harus dilihat sebagai persoalan bangsa secara keseluruhan untuk mencegah terjadinya krisis moral dan krisis keteladanan yang berkepanjangan.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut menyinggung aspirasi yang disuarakan oleh sejumlah kader partainya seperti Komarudin Watubun dan Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya meminta agar Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.