Mahkamah Agung Kabulkan Permohonan Kasasi Terkait Dokumen Penyetaraan Pendidikan
Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi yang dilayangkan oleh seorang warga bernama Subhan. Perkara ini berkaitan langsung dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan putusan bernomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan putusan peradilan tata usaha negara sebelumnya dan langsung mengabulkan seluruh gugatan pihak penggugat.
Duduk sebagai ketua majelis hakim dalam perkara ini adalah Yulius dengan didampingi oleh dua anggota majelis, yakni Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Putusan tersebut diketok dan dibersiratkan secara resmi melalui situs penelusuran perkara MA pada hari yang sama.
Duduk Perkara Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara
Sengketa hukum administratif ini bermula dari gugatan yang diajukan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan registrasi perkara nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Pihak yang digugat dalam sengketa ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam gugatannya di tingkat pertama, Subhan meminta agar majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonannya untuk menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019—yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah—sebagai dokumen yang tidak sah dan batal demi hukum.
Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan penarikan surat keterangan tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara. Pada tingkat pertama, gugatan tersebut sempat tidak diterima oleh majelis hakim PTUN Jakarta. Upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) juga berujung pada penguatan putusan sebelumnya, hingga akhirnya perkara ini berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Latar Belakang Dokumen dan Rangkaian Sidang Lanjutan
Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang sebelumnya digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada kontestasi Pemilu 2024. Masalah keabsahan dokumen ini sempat disinggung dalam rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi, di mana majelis hakim konstitusi kala itu menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Di sisi lain, persoalan hukum mengenai surat penyetaraan pendidikan ini tidak hanya berhenti pada perkara yang diajukan oleh Subhan. Sengketa serupa juga sempat bergulir di PTUN Jakarta melalui gugatan yang dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan petitum serupa untuk membatalkan dokumen tersebut. Kendati demikian, pihak penggugat dalam perkara terpisah itu belakangan mencabut gugatannya setelah menilai pihak kementerian terkait belum menunjukkan dokumen yang diminta selama proses persidangan berjalan.