Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan tegas terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali memicu sorotan serta kritik dari sejumlah pihak, termasuk negara tetangga. Di tengah berbagai tudingan dan ejekan yang dialamatkan ke Indonesia, kepala negara memilih sikap tenang namun bersiap mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadi akar masalah di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Di hadapan para kepala daerah dan pemangku kepentingan, ia menekankan bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh daya upaya untuk menanggulangi bencana asap dan api tersebut.
Indikasi Keterlibatan Perusahaan Asing dan Sanksi Pencabutan Izin
Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan adanya temuan penting mengenai indikasi keterlibatan korporasi dari luar negeri dalam memicu terjadinya karhutla. Menurutnya, banyak dari perusahaan asing tersebut beroperasi di dalam negeri dengan mengantongi konsesi resmi, namun justru berulang kali melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah mencatat sejumlah pelanggaran berat yang dilakukan oleh korporasi pemegang konsesi tersebut. Tidak sedikit perusahaan yang kedapatan melanggar aturan hingga belasan kali, bahkan ada yang tercatat melakukan pelanggaran sampai 19 kali dalam kurun waktu pengelolaan lahan yang telah diberikan selama belasan tahun.
Menanggapi temuan tersebut, Prabowo menegaskan tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin usaha atau konsesi perusahaan yang terbukti membandel. Kebijakan tegas ini diambil demi melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga integritas lingkungan di Tanah Air, mengingat dampak buruk asap karhutla turut merusak kesehatan anak-anak dan warga.
Menghadapi Kritik Eksternal dengan Kepala Dingin
Terkait adanya sejumlah negara yang melancarkan kritik tajam hingga mengolok-olok Indonesia akibat dampak asap karhutla yang melintasi batas wilayah, Presiden mengajak seluruh jajaran aparatur negara untuk menyikapinya secara rasional dan tidak terpancing emosi.
Pemerintah, lanjut Prabowo, memilih untuk tetap bersikap tenang atau berlaku “cool” sembari terus memaksimalkan kerja-kerja penanganan di lapangan. Jajaran personel gabungan yang melibatkan unsur TNI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga pemerintah daerah disebut telah bekerja keras setengah mati di garis depan pemadaman bersama para kepala daerah seperti bupati dan gubernur.
Ke depan, pemerintah berencana untuk mengumumkan secara terbuka nama-nama perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut setelah proses pemeriksaan mendalam selesai dilakukan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menegakkan kedaulatan hukum dan menindak tegas pihak manapun yang mengabaikan aturan konservasi di Indonesia.