Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap internalnya dengan menjatuhkan sanksi terberat bagi perwira tinggi yang terjerat perkara hukum. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) resmi memutuskan untuk memecat Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan kepolisian menyusul status hukumnya dalam perkara penyadapan tanpa prosedur yang sah.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, sidang etik menilai bahwa perwira tinggi yang sebelumnya mengemban posisi sebagai Kadivkum Polri tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencederai integritas institusi.
Vonis PTDH dan Rangkaian Penyelidikan Penyadapan
Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH dijatuhkan setelah melalui proses persidangan etik yang merujuk pada rangkaian penyidikan sebelumnya. Nama Irjen Ahrie Sonta sendiri telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Selasa, 3 November 2026.
Perkara pelik ini tidak hanya menjerat satu nama saja. Dalam penanganan awal, penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap dua perwira tinggi lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Irjen Eko Hadi Santoso. Seiring berjalannya pendalaman kasus, aparat penegak hukum kembali memperluas daftar tersangka dengan memasukkan nama Irjen Slamet Uliandi ke dalam pusaran perkara.
Sasaran Penyadapan Ilegal dan Upaya Menghapus Jejak
Dalam konferensi pers sebelumnya yang digelar di Bareskrim Polri, Jakarta, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memaparkan bahwa para tersangka terindikasi kuat menjalankan operasi penyadapan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Tindakan melawan hukum tersebut diarahkan langsung terhadap nomor komunikasi Presiden Republik Indonesia.
Tidak hanya menyasar orang nomor satu di tanah air,
cakupan penyadapan ilegal ini ternyata jauh lebih luas. Berdasarkan temuan penyidik, aktivitas pemantauan komunikasi tanpa prosedur tersebut juga menyasar kalangan pejabat negara, sejumlah tokoh politik, perwakilan media, pengurus organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga para pengusaha.
Aksi senyap yang diduga berlangsung sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2026 tersebut sempat berupaya ditutup-tutupi oleh para pelaku. Penyidik mencatat adanya upaya sistematis untuk menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 demi mengaburkan praktik kotor tersebut sebelum akhirnya terbongkar dan diproses secara hukum oleh kepolisian.