Kementerian Dalam Negeri bersiap menerapkan kriteria baru dalam penyaluran dana penghargaan fiskal bagi daerah. Mulai tahun 2027, efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperhitungkan sebagai salah satu parameter bagi pemerintah daerah untuk mengamankan alokasi insentif tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memperluas cakupan indikator kinerja yang selama ini menjadi acuan pusat dalam mengapresiasi kinerja birokrasi di tingkat lokal. Total anggaran insentif yang disiapkan mencapai Rp1 triliun dan didistribusikan langsung melalui mekanisme Kementerian Dalam Negeri.
Integrasi Kriteria Baru di Samping Indikator Eksisting
Kebijakan penambahan parameter ini ditegaskan tidak serta-merta menggantikan instrumen evaluasi yang telah berjalan. Dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan pada Kamis (29/10), Sudaryono menjelaskan bahwa dana sebesar Rp1 triliun tersebut bukan alokasi khusus yang diperuntukkan semata-mata untuk program makanan bergizi, melainkan kumpulan total insentif fiskal daerah secara keseluruhan.
Pemerintah daerah selama ini terbiasa dinilai berdasarkan sejumlah indikator makro pembangunan. Sebagai gambaran insentif konvensional yang berjalan, wilayah yang mencatatkan performa terbaik dalam pengendalian inflasi regional biasanya diganjar apresiasi finansial berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Dengan masuknya program prioritas nasional ini ke dalam daftar penilaian, mekanisme evaluasi akan diperkaya dengan kriteria baru yang tengah dimatangkan bersama oleh kementerian terkait dan Badan Gizi Nasional.
Penyusunan Indikator Teknis Penilaian Lapangan
Hingga saat ini, formula teknis mengenai bentuk pengukuran performa MBG di daerah masih dalam tahap perumusan. Pemerintah fokus mendefinisikan tolok ukur yang adil dan objektif, apakah nantinya berbasis pada efektivitas penurunan angka stunting di wilayah tersebut atau tingkat keberhasilan layanan distribusi harian.
Pendekatan ini diambil mengingat karakteristik program intervensi gizi memerlukan kerangka evaluasi jangka panjang. Sudaryono mengingatkan bahwa orientasi pelaksanaan program tidak sekadar mengejar volume penerima manfaat yang besar setiap harinya. Pemerintah perlu memastikan target program tercapai serta makanan yang disediakan memiliki kualitas baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Hal tersebut mengingat program ini bukan sekadar memberikan makanan dalam rentang waktu singkat seperti 10 detik atau sekadar makan hari ini untuk besok langsung terlihat indikatornya, melainkan sebuah proses pembangunan jangka panjang agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.