BODY:
Rangkaian antrean kendaraan yang mengular hingga lebih dari satu kilometer di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Denpasar, Badung, hingga Gianyar, selama sepekan terakhir menegaskan bahwa persoalan pasokan energi di tanah air belum sepenuhnya stabil. Pada Selasa (13/10), pengendara roda dua maupun roda empat di kawasan wisata utama seperti Kuta dan Seminyak terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas harian warga lokal dan wisatawan, tetapi juga memperpanjang daftar panjang daerah yang menghadapi persoalan serupa sepanjang tahun ini.
Hingga Rabu (14/10), antrean untuk jenis Pertalite dan Pertamax masih terlihat di sejumlah titik penyaluran. Pemerintah Provinsi Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyatakan bahwa stok di depo utama masih tersedia dan persoalan ini dipicu oleh kombinasi terganggunya distribusi serta lonjakan permintaan. Namun, kemunculan gangguan pasokan di Pulau Dewata ini terjadi menyusul peristiwa serupa yang sebelumnya melanda Sumatra pada Juli dan Makassar, Sulawesi Selatan, pada September.
Dampak di Lapangan dan Respon Sektor Pendidikan
Krisis pasokan bahan bakar ini langsung memukul sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas tinggi. Handoko, seorang pengemudi ojek daring di Bali, mengaku kehilangan potensi pendapatan hingga Rp900.000 setelah tidak bisa bekerja selama tiga hari berturut-turut akibat kekosongan bensin. Ia baru bisa mendapatkan bahan bakar pada hari Selasa setelah mengantre lebih dari satu jam di SPBU Sunset Road, Kuta.
Keluhan serupa disampaikan oleh Nyoman, seorang karyawan swasta yang harus menunggu lebih dari dua jam di SPBU Jalan Raya Kuta sebelum akhirnya terpaksa mengisi bahan bakar di jalur Pertamax akibat kebingungan di area pengisian. Situasi ini pun merembet ke dunia akademis. Universitas Udayana mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan kuliah daring dan bekerja dari rumah (WFH) bagi sivitas akademika selama tiga hari mulai 14 hingga 16 Oktober 2026 guna menekan mobilitas kampus di tengah pemulihan distribusi.
Penjelasan Pertamina dan Pemerintah Daerah
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster membantah spekulasi bahwa kelangkaan disebabkan oleh pengalihan pasokan untuk mendukung ajang MotoGP Mandalika. Menurutnya, pasokan di depo utama Manggis dan Sanggaran masih mencukupi, sementara hambatan utama terletak pada kemacetan lalu lintas yang memperlambat laju distribusi truk tangki serta kepanikan masyarakat yang memicu aksi pembelian bersamaan.
Dari sisi operator, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mencatat peningkatan konsumsi Pertalite di Bali menjadi sekitar 2.200 kiloliter per hari dari kisaran normal 2.000 hingga 2.100 kiloliter per hari. Guna memperkuat cadangan, Pertamina mendatangkan kapal pengangkut bermuatan 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax dengan jadwal kedatangan bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Rabu (14/10) mengungkap bahwa gangguan pasokan turut dipicu oleh kendala teknis bongkar muat kapal tanker akibat kesulitan menjatuhkan jangkar yang membuat jadwal bongkar molor hingga malam hari. Di tingkat pusat, Kementerian ESDM sebelumnya memastikan bahwa cadangan BBM nasional berada pada standar minimal 18 hingga 21 hari di tengah gejolak geopolitik, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun.
Akar Persoalan: Mismatch Kuota dan Kerentanan Impor
Meskipun penjelasan teknis telah disampaikan, pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kelangkaan berulang di berbagai daerah menunjukkan persoalan yang jauh lebih mendasar. Rangkaian krisis di Sumatra pada Juli—yang bahkan diwarnai insiden kematian seorang sopir truk berusia 50 tahun saat mengantre solar di Banyuasin—hingga krisis di Makassar pada September memperlihatkan pola kerentanan yang sama.
Fabby memetakan tiga faktor utama penyebab berulangnya krisis energi ini. Pertama, terdapat ketidaksesuaian atau mismatch antara kuota alokasi Pertalite yang ditetapkan BPH Migas dengan lonjakan permintaan di lapangan sebesar 3% hingga 5% sejak Juli. Lonjakan konsumsi ini didorong oleh pertumbuhan kendaraan bermotor serta migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga yang mencapai 6000 rupiah.
Kedua, tingginya ketergantungan Indonesia pada impor BBM dari luar negeri, terutama dari Singapura, Malaysia, serta sekitar 6% dari kawasan Timur Tengah seperti Oman dan Uni Emirat Arab. Ketegangan geopolitik dan gangguan jalur pelayaran internasional membuat rantai pasok menjadi rentan. Ketiga, persoalan logistik yang berulang mulai dari keterbatasan armada hingga manajemen distribusi yang belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan permintaan mendadak akibat fenomena panic buying, di mana pengendara yang biasanya mengisi 20 liter beralih memilih mengisi penuh tangki kendaraan.
Evaluasi dan Langkah Ke Depan
Untuk memutus mata rantai kelangkaan yang terus berulang, Fabby Tumiwa mendesak pemerintah agar mengevaluasi kembali kuota BBM subsidi agar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, manajemen logistik, kesiapan armada kapal tanker, serta transparansi data cadangan nasional secara spesifik—bukan sekadar angka umum 18-21 hari—diperlukan agar publik dan pengambil kebijakan dapat mengantisipasi potensi gangguan pasokan sebelum berujung pada lumpuhnya aktivitas masyarakat di daerah.