BODY:
Langkah Tegas SKK Migas Kurangi Pasokan Pipa Ekspor
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi mengambil langkah pemangkasan volume ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura. Kebijakan strategis ini mulai berlaku efektif per hari ini, Sabtu, 24/10/2026, dengan menyasar dua titik pasokan utama yang terhubung melalui jaringan pipa bawah laut.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membeberkan rincian penyesuaian tersebut saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di The Westin, Jakarta, pada malam Jumat, 23/10/2926. Pengurangan pasokan gas ke Singapura mencakup alokasi dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD serta dari Sumatra sebesar 16 BBTUD. Dengan demikian, total volume ekspor gas yang dipangkas mencapai 31 BBTUD.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa pemangkasan alokasi gas dari wilayah Sumatra dipusatkan pada Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Penyesuaian pengiriman melalui pipa ini dilakukan secara eksklusif hanya kepada negara tetangga tersebut mengingat infrastruktur jaringan yang tersedia terhubung secara langsung ke wilayah mereka tanpa melibatkan negara lain.
Kemenko Hilirisasi Kaji Ulang Porsi Gas Domestik
Kebijakan pengetatan ekspor energi ini sejalan dengan rencana Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan penghitungan ulang terhadap porsi ekspor gas secara keseluruhan. Penataan ulang tersebut disiapkan pemerintah demi mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri.
Bahlil memaparkan bahwa struktur pengelolaan migas nasional saat ini menempatkan sekitar 30% dari total produksi untuk kebutuhan ekspor, sementara 70% sisanya dialokasikan bagi konsumsi domestik. Penjelasan tersebut disampaikan Bahlil saat berada di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 23/10/2026.
Ke depan, pemerintah berencana menyusun skema evaluasi alokasi pasokan agar porsi untuk industri dalam negeri dapat ditingkatkan secara signifikan. Langkah penyesuaian porsi ekspor ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memadai bagi pengembangan sektor hilirisasi petrokimia nasional.
Konteks Ketahanan Energi dan Arahan Strategis Pemerintah
Wacana pembatasan hingga penghentian ekspor gas ke negara tetangga ini pertama kali mengemuka ke publik pada 21 Oktober 2026. Pemerintah menilai langkah penguatan ketahanan energi nasional menjadi prioritas mendesak di tengah dinamika geopolitik global yang masih panas.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21/10/2026, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengharuskan negara untuk bertahan atau survival. Pemerintah memastikan seluruh kementerian mampu menjabarkan arah kebijakan tersebut untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku di dalam negeri.