BODY:
Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan menarik yang menyoroti keakrabannya dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehangatan tersebut mencuat di tengah agenda nasional yang mempertemukan para pemangku kebijakan di ibu kota.
Momen kebersamaan itu terjadi dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026. Acara resmi negara ini dilangsungkan di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis, 22 Oktober 2026, mulai pukul 16:58 WIB.
Candaan Berbasis Kesamaan Nama di Forum Nasional
Dalam agenda penyampaian arahannya, Presiden Prabowo awalnya menyapa sejumlah pejabat tinggi negara satu persatu yang hadir di lokasi acara. Ketika tiba giliran menyapa Kepala Staf Kepresidenan, kepala negara memberikan atensi khusus kepada mantan Kapolri tersebut.
Sambil tersenyum, Presiden mengaitkan unsur nama belakang yang melekat pada diri Sigit sebagai sinyal kuat untuk selalu merapatkan barisan. Kepala negara berujar secara berseloroh bahwa kesamaan identitas nama tersebut menuntut keduanya agar senantiasa menjaga kedekatan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Selain momen interaksi yang mencuri perhatian publik tersebut, Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi panggung peresmian lembaga baru. Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Pimpinan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang dipimpin langsung oleh kepala negara.
Lembaga strategis ini dirancang untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dalam struktur kepengurusannya, posisi ketua harian diamanatkan kepada Airlangga Hartarto, sementara operasionalisasi kebijakan melibatkan koordinasi lintas sektor yang ketat.
Transformasi Kelembagaan dan Struktur Kabinet
Airlangga Hartarto dalam keterangannya menjelaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini merupakan hasil transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Transformasi tersebut kini difokuskan untuk menaungi berbagai program hingga menyentuh skala keuangan di tingkat keluarga.
Landasan hukum perubahan kelembagaan ini merujuk pada regulasi resmi pemerintah. “Kami berterima kasih atas persetujuan Bapak Presiden, mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga, ini dengan PP Nomor 42/2026 yang tadi kami sampaikan singkatan di program ini agak banyak, Pak Presiden,” ungkap Airlangga.
Susunan pengurus harian badan ini juga diisi oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Empat anggota kabinet dan pimpinan lembaga ditunjuk sebagai wakil ketua, yakni Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dengan didampingi oleh jajaran menteri lainnya sebagai anggota.