Persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, resmi dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum membeberkan konstruksi penerimaan dana bernilai fantastis yang diduga dikumpulkan sepanjang kurun waktu 2020 hingga 2026.
Dalam dakwaan tersebut, Febrie diduga melakukan praktik pencucian uang secara bersama-sama dengan tiga rekannya, yakni Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, serta Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa menguraikan bahwa akumulasi harta kekayaan yang ditempatkan dan disamarkan dari hasil tindak pidana korupsi mencapai Rp346.743.821.282 (Rp346,7 miliar) serta valuta asing sebesar USD440.990.
Penyidikan memperlihatkan bagaimana kewenangan jabatan strategis—baik saat Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan maupun Jampidsus—dimanfaatkan untuk menentukan arah penanganan perkara korupsi skala nasional demi memperoleh imbalan finansial.
Skema Pemerasan Perkara dan Pengalihan Aset Korporasi
Surat dakwaan membagi periode penerimaan uang, saham, serta aset ke dalam dua rentang waktu utama. Rentang pertama berlangsung antara tahun 2020 hingga Maret 2025, sedangkan rentang kedua berjalan dari tahun 2020 hingga Juli 2026.
Pada periode 2020 hingga Maret 2025, Febrie bersama Ferry Yanto Hongkiriwang didakwa menerima uang sejumlah SGD5.000.000 (setara Rp55 miliar) dari pengusaha Tan Kian. Jaksa menegaskan transaksi tersebut merupakan bentuk pemerasan agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Selain penerimaan tunai tersebut, dakwaan membeberkan pengalihan saham bernilai Rp14 miliar dari Michael Njoman selaku Direktur PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS) melalui Ferry Yanto Hongkiriwang menggunakan entitas penampung PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA). Pengalihan ini berkaitan dengan penyelesaian kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI). Terdapat pula penerimaan dana tunai sebesar Rp20,6 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada, Tria Bellitonito Aturbumi.
Sementara untuk rentang waktu hingga Juli 2026, jaksa mencatat transaksi sebesar Rp60 miliar beserta aset tanah dan bangunan dari Andy Chandra Tan dan Heri Janto selaku pimpinan PT Budi Agung Sentosa (PT BAS). Aliran dana tersebut disalurkan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan memanfaatkan PT Kresna Pusaka Energi.
Jejak Tiga Brankas: Logam Mulia 74 Kg dan Tumpukan Valas
Pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini bersandar pada temuan tiga lokasi brankas yang digunakan untuk menyimpan aset-aset berharga. Salah satu lokasi paling signifikan adalah ruang brankas rahasia di rumah kediaman Febrie di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang 100% aksesnya dipegang secara terbatas oleh Don Ritto.
Di dalam ruang brankas kediaman Sentul tersebut, penyidik menyita tujuh koper berisi barang mewah dan valuta asing:
- Koper 1 (ThinkPad, hitam): Berisi 49 batang emas murni bernominal masing-masing 1 kilogram.
- Koper 2 (Polo & Pley, hijau): Berisi 25 batang emas murni masing-masing seberat 1 kilogram, sehingga akumulasi emas di lokasi ini mencapai 74 kilogram.
- Koper 3 (Samsonite, hitam): Menyimpan dana tunai USD2.670.000, SGD2.400.000, dan SGD1.600.
- Koper 4 (Putih): Berisi uang tunai SGD1.440.000, SGD550.000, serta USD1.460.000.
- Koper 5 (Tumi, cokelat): Berisi simpanan USD444.300, SGD350.000, dan SGD2.899.000.
- Koper 6 (Polo Expley, hitam): Berisi uang tunai SGD996.800.
- Koper 7 (Lojel, hitam): Berisi pecahan SGD3.810.000, SGD278.000, SGD130.000 (termasuk 13 lembar pecahan bernominal SGD10.000), USD689.300, serta SGD2.000.
Lokasi brankas kedua berada pada fasilitas usaha money changer di Jalan Raya Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, yang penggeledahannya berlangsung pada Kamis, 9/7/2026. Di tempat ini ditemukan uang Rupiah tunai Rp4,19 miliar pecahan Rp100.000, Rp251 juta pecahan Rp50.000, serta puluhan mata uang asing dari berbagai negara seperti Dolar AS, Dolar Singapura, Real Arab Saudi, Euro, Poundsterling, Yen Jepang, Won Korea, Ringgit Malaysia, Baht Thailand, hingga Dirham UEA.
Lokasi brankas ketiga bertempat di Cafe de’Clan Signature Cipete, Jakarta Selatan. Di lokasi tempat nongkrong tersebut, jaksa mendata simpanan valuta asing senilai USD889.900, SGD3.130.000, serta uang Rupiah tunai bernilai puluhan juta rupiah.
Aliran Dana Melalui Kantor Hukum dan Rekening Penampung
Untuk menyamarkan muasal uang hasil penyimpangan penanganan perkara, jaksa menyebutkan bahwa dana sebesar Rp203,4 miliar dialirkan bertahap melalui rekening bank atas nama firma dan kantor hukum.
Rekening BCA atas nama DR Law Firm menjadi salah satu sarana utama penerimaan dana dari berbagai pihak berkepentingan sejak 2021 hingga 2026. Aliran ini mencakup transaksi dari penanganan perkara pembiayaan ekspor LPEI, proyek Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel Tbk, fasilitas ekspor CPO minyak goreng, pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, impor besi baja, dana sawit BPDPKS, hingga proyek pembangunan Jalan Tol Layang MBZ (Jakarta-Cikampek II Elevated).
Jalur penampungan lain bergerak lewat Rekening BNI Kantor Hukum Don Ritto dan Rekan dengan total transaksi Rp2.408.658.000. Penerimaan lain dicatat pada 7 Mei 2021 senilai Rp362.208.000 yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek jalur transmisi UIP Sumbagut, selain transaksi dari PT Telekomunika dan LPEI. Sementara itu, Rekening Mandiri kantor hukum yang sama juga menampung Rp900 juta dari Indonesia Exim.
Penggunaan badan hukum hukum lainnya teridentifikasi pada Rekening BCA atas nama Anandita, Vitto dan Rekan yang menghimpun Rp69,4 miliar dari belasan perusahaan, termasuk PT Sumateraco Langgeng Makmur dan Waskita Beton Precast. Selain itu, Rekening Maybank milik Kantor Hukum Prime Solution Associates tercatat menampung dana Rp44,5 miliar. Jalur ini juga mencatat transaksi masuk pada 23 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000.000, penerimaan dari PT Perwira Adhitama Sejati senilai Rp22,5 miliar terkait kasus impor baja, serta dana Rp12 miliar dari Jemmy Sutjiawan terkait perkara korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.
Menanggapi pembacaan dakwaan akumulatif pemerasan dan pencucian uang tersebut, Febrie Adriansyah beserta penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terdakwa menyusun tanggapan resmi sebelum masuk ke tahap pembuktian perkara.

