Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pendaftaran Pilpres 2024. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Majelis Hakim menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.
Sidang pengucapan putusan tersebut diselenggarakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026). MK mengabulkan eksepsi yang diajukan terkait kedudukan hukum pemohon, sehingga perkara pokok yang dipersoalkan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Kedudukan Hukum dan Catatan Majelis Hakim
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa pihak pemohon bukan merupakan kontestan atau peserta resmi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hal ini menjadi alasan mendasar mengapa para pemohon dinilai tidak mempunyai hak legal untuk menguji sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Meskipun permohonan tersebut kandas di ranah formalitas kedudukan hukum, Majelis Hakim sempat menyertakan catatan pertimbangan mengenai berkas administrasi pendidikan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Aturan PKPU dan Pokok Permohonan Pemohon
Persidangan atas perkara ini sudah berjalan sejak sidang pendahuluan pada Senin (21/9/2026). Para pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengikat bahwa pemenuhan syarat pendidikan jenjang SMA atau sederajat bersifat imperatif bagi setiap calon presiden dan wakil presiden.
Pemohon juga mengkritisi aturan teknis Komisi Pemilihan Umum, khususnya Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut memuat ketentuan bahwa bakal calon yang menempuh pendidikan luar negeri dan telah memiliki bukti lulus perguruan tinggi tidak diwajibkan menyerahkan dokumen kesetaraan lulusan SMA/sederajat.
Berdasarkan argumentasi hukum itu, pemohon menyampaikan sejumlah petitum kepada MK, antara lain:
- Mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon.
- Menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 bersifat wajib dan imperatif pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon.
- Mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan.
- Menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres mengandung cacat hukum sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Membatalkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023, Nomor 1644 Tahun 2023, Nomor 360 Tahun 2024, serta Nomor 504 Tahun 2024 sepanjang terkait penetapan Gibran sebagai cawapres dan wapres terpilih.
- Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Memerintahkan MPR untuk menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru dari dua calon usulan presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.
Status Akhir Perkara di Mahkamah Konstitusi
Dengan dijatuhkannya putusan yang mengabulkan eksepsi kedudukan hukum ini, seluruh tuntutan yang diajukan oleh pemohon secara otomatis tidak dipertimbangkan lebih jauh dalam pokok perkara. Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat ini menyudahi proses hukum sengketa syarat pendidikan cawapres yang sempat bergulir sejak September 2026.

