Lewati ke konten utama
November 17, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Hukum›Artikel
Hukum

Korupsi Motor Listrik BGN: Kejagung Sita Pesawat, Helikopter, dan Uang Rp 24,9

Oktober 2, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Korupsi Motor Listrik BGN: Kejagung Sita Pesawat, Helikopter, dan Uang Rp 24,9

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita deretan aset bernilai fantastis, mulai dari pesawat, helikopter, hingga uang tunai Rp 24,9 miliar, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) era Dadan Hindayana. Penelusuran aset ini dilakukan guna memulihkan kerugian negara akibat praktik penyimpangan pengadaan armada motor listrik operasional BGN periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan keterangan resmi di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026) pukul 15:37 WIB. Ia menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN, Kolonel Budi Utomo, bersama empat tersangka dari pihak swasta.

Dari penelusuran aset tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp 24,9 miliar (persisnya Rp 24,970 miliar), 5 unit telepon seluler, serta 89 berkas dokumen. Selain itu, penyidik mengamankan aset bergerak bernilai tinggi berupa satu unit pesawat Textron Aviation dan satu unit helikopter Bell 505.

Di samping armada udara, Kejagung menyita sejumlah kendaraan darat yang terdiri dari satu unit truk Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit mobil mewah Lexus LM500 keluaran tahun 2025. Barang bukti ini diduga kuat berkaitan langsung dengan dana aliran penyimpangan proyek.

Rekayasa Pengadaan dan Manipulasi Target Puluhan Ribu Motor Listrik

Anang menjelaskan, Kolonel Budi Utomo—yang juga menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN—diduga bersekongkol dengan empat eksekutif swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. Empat tersangka swasta tersebut adalah Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, AA selaku Direktur PT ASE, dan GB selaku Direktur PT ASE.

Para tersangka diduga bersekongkol mengatur penentuan pemenang lelang, menyusun spesifikasi teknis, hingga menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar proyek pengadaan motor listrik dimenangkan oleh PT YAT.

“Para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengkondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan,” ujar Anang Supriatna.

Modus operandi para tersangka juga mencakup manipulasi laporan pengadaan motor listrik secara masif. Pada perancangan awal, target pengadaan yang dijanjikan mencapai sekitar 25 ribu unit (tepatnya 25.644 unit). Angka tersebut kemudian direvisi menjadi 21 ribu unit dalam dokumen pelaksanaan.

Namun, fakta pelaksanaan hingga Maret 2026 menunjukkan realisasi fisik kendaraan yang benar-benar tersalurkan hanya 2.117 unit. Kendati pencapaian fisik jauh dari kata rampung dan belum mendekati 100%, para tersangka merekayasa laporan administrasi seolah-olah pengadaan telah selesai dikerjakan sebanyak 21.800 unit.

Pengembangan Kasus BGN dan Penetapan 11 Tersangka

Penyidikan kasus korupsi di lingkungan BGN ini tidak berhenti pada pengadaan armada kendaraan operasional semata. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 11 orang tersangka, yang mencakup mantan pejabat BGN hingga para bos perusahaan penyedia barang.

Penyidik Kejagung mengindikasi adanya penyimpangan terstruktur dalam tata kelola program MBG BGN tahun anggaran 2025-2026. Selain dugaan persekongkolan dan markup proyek motor listrik, Kejagung mendalami dugaan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta indikasi markup pada pengadaan sarana penunjang lain seperti sepatu, tablet, hingga televisi.

Sebagaimana terekam dalam tayangan video 20detik saat penetapan tersangka baru, Kejagung terus melakukan pelacakan aset dan mendalami peran seluruh pihak untuk memastikan penegakan hukum serta pemulihan keuangan negara berjalan maksimal.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com