Lewati ke konten utama
November 17, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Politik›Artikel
Politik

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Listyo Sigit Digeser ke KSP

Oktober 2, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Presiden Prabowo Lantik Jenderal Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Listyo Sigit Digeser ke KSP

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut berlangsung setelah DPR RI menyetujui secara aklamasi permohonan pemberhentian dan pengangkatan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Pada hari yang sama, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dari jabatan Kapolri digeser untuk mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Proses Kilat di DPR Hingga Pelantikan di Istana

Dinamika pergantian pimpinan Polri berlangsung dalam tempo cepat sepanjang Kamis pagi hingga siang. Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 terkait pemberhentian Listyo Sigit dan penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi III DPR RI langsung merespons surat tersebut dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung sekitar 30 menit.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin proses pertimbangan yang menghasilkan persetujuan bulat dari seluruh fraksi, Mahkamah Kehormatan Dewan, serta pimpinan DPR. Keputusan tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, di mana pengesahan Komjen Suyudi sebagai Kapolri baru diketok secara formal.

Sekitar pukul 14.45 WIB, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Istana Negara, berdampingan dengan pelantikan Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Langkah ini menandai berakhirnya masa kepemimpinan Listyo Sigit yang menjabat sejak 27 Januari 2021.

Beberapa jam seusai pelantikan Kapolri baru, Listyo Sigit turut dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ia menggantikan Dudung Abdurachman yang dipercaya menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Sebelum prosesi pencopotannya diproses DPR pada Kamis pagi, Listyo sempat mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” dan Perubahan Manajemen Laporan

Dalam pemaparannya saat uji kelayakan di Komisi III DPR, Suyudi Ario Seto mengusung gagasan utama bertema “polisi bersama masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi institusi. Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh orientasi pelayanan dan pengamanan kepolisian.

Suyudi menekankan perubahan mendasar dalam merespons aduan warga. Kebiasaan penanganan laporan penegakan hukum yang baru bergerak setelah menjadi sorotan publik atau viral di media sosial ditargetkan untuk diubah secara menyeluruh.

“Logika yang harus diubah bukan lapor menunggu viral baru diperhatikan, tetapi lapor diverifikasi, ditangani, diberi kabar, perkembangan, diselesaikan sesuai dengan hukum,” tegas Suyudi dalam paparannya di Kompleks Parlemen.

Terkait penanganan unjuk rasa, mantan Kapolda Banten dan Wakapolri Metro Jaya ini menyatakan pengamanan aksi massa merupakan bagian dari kewajiban mengawal demokrasi. Ia menegaskan peserta aksi damai wajib dilindungi, sementara tindakan tegas berbasis bukti hanya diterapkan pada pelaku kekerasan. Penggunaan kekuatan aparat disyaratkan harus terukur, sah, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Rekam Jejak Karir Suyudi Ario Seto

Perjalanan karir Suyudi Ario Seto banyak dihabiskan di bidang reserse dan kriminal. Pria kelahiran Pandeglang, Banten, pada 14 Juli 1973 ini menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada 2018.

Sejumlah posisi taktis dan kewilayahan pernah dipimpinnya, mulai dari Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, hingga memimpin unit Jatanras Polda Metro Jaya. Suyudi juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kanit Resmob Bareskrim Polri, serta Kapolsek Metro Tanah Abang.

Di level kepolisian resor, ia tercatat pernah memimpin Polres Majalengka, Polres Bogor, dan Polres Metro Jakarta Pusat. Karirnya melesat saat diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023, dilanjutkan sebagai Kapolda Banten pada 2024, sebelum akhirnya dipercaya memimpin BNN hingga dilantik sebagai Kapolri.

Tantangan Akuntabilitas dan Kultur Penegakan Hukum

Pergantian kepemimpinan di tubuh Mabes Polri memicu perhatian kelompok sipil terkait penuntasan berbagai isu mendasar penegakan hukum. Pegiat Amnesty International Haeril Halim menilai rotasi pimpinan kepolisian tidak boleh sebatas pergantian figur tanpa diiringi pembenahan menyeluruh terhadap sistem komando dan akuntabilitas aparat.

Haeril menyoroti catatan evaluasi selama periode kepemimpinan sebelumnya, seperti pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan perwira tinggi Ferdy Sambo, hingga penanganan Tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa akibat penggunaan gas air mata.

Data pemantauan lembaga independen juga menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kinerja Korps Bhayangkara. Sepanjang 2025, Komnas HAM mencatat kepolisian sebagai lembaga yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat dengan total 805 aduan, terutama terkait pengamanan ketertiban umum dan perlindungan kebebasan berpendapat.

Sementara itu, catatan KontraS periode Juli 2025 hingga Juni 2026 mendokumentasikan 561 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, dengan dampak 1.047 orang luka-luka, 4.631 orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, serta 35 orang meninggal dunia. Kondisi ini menjadi beban pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh pimpinan baru Polri melalui langkah perbaikan yang nyata di lapangan.

Sumber referensi: bbc.com · bbc.com