Lewati ke konten utama
November 17, 2026Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
pulse.indotrenesia.com
Home›Internasional›Artikel
Internasional

Menlu Sugiono Sampaikan Salam Lintas Agama di Sidang Majelis Umum PBB ke-81

September 27, 2026 · Tim Redaksi Pulse.IndoTrenesia.com
Menlu Sugiono Sampaikan Salam Lintas Agama di Sidang Majelis Umum PBB ke-81

Panggung diplomasi dunia di New York menyaksikan gestur khas kebhinekaan Indonesia saat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan pidato resminya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81. Mengawali pernyataan nasional Indonesia, Sugiono mengucapkan salam lintas agama yang biasa digaungkan dalam acara kenegaraan di tanah air, sebuah langkah simbolis yang langsung disambut tepuk tangan hangat dari para delegasi berbagai negara.

Aksi diplomasi ini bukan sekadar formalitas pembuka. Dalam pidatonya, Indonesia membawa pesan krusial mengenai urgensi penataan ulang sistem kerja sama internasional. Di tengah dinamika krisis global yang dirasakan kian kompleks, diplomasi Indonesia menegaskan bahwa kerja sama multilateral tidak boleh lagi terjebak pada wacana, melainkan harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dunia.

Gema Kebhinekaan Indonesia di Panggung Internasional

Saat berdiri di podium Majelis Umum PBB, Sugiono secara berurutan menyampaikan ucapan salam yang merangkul keberagaman keyakinan di Indonesia. Kehadiran tradisi inklusif tersebut memberikan warna tersendiri dalam ruang sidang internasional yang dihadiri para pemimpin dan diplomat dunia.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salve, Om swastiastu, namo Buddhaya, rahayu, semoga damai menyertai kita semua,” ujar Sugiono sebagaimana dipantau melalui tayangan video 20detik serta siaran langsung kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI pada Minggu (27/9/2026).

Sugiono mengaitkan pesan perdamaian tersebut dengan realitas sosial Indonesia sebagai negara kepulauan berskala besar. Menaup lebih dari 280 juta penduduk yang tersebar dari Aceh hingga Papua, serta dari pulau terluar Mianggas hingga Rote, Indonesia dibentuk oleh keragaman suku, budaya, dan agama. Di hadapan forum PBB, Indonesia menegaskan pengalaman sejarahnya bahwa perbedaan bukanlah hambatan yang harus diseragamkan, melainkan aset yang wajib dikelola secara bijak melalui dialog demokratis demi menjaga persatuan bangsa.

Urgensi Hasil Nyata dalam Multilateralisme Global

Meninjau kilas balik perjalanan dunia selama delapan dekade pasca-Perang Dunia II, Indonesia menyoroti berbagai gelombang perubahan besar yang telah dilalui kemanusiaan. Mulai dari runtuhnya era kolonialisme, lahirnya era globalisasi, lompatan teknologi, hingga rentetan krisis finansial, pandemi global, bencana iklim, serta konflik geopolitik yang berulang.

Menurut diplomasi Indonesia, sejarah panjang tersebut memberikan pelajaran fundamental: institusi dan mekanisme multilateralisme dituntut untuk terus beradaptasi dengan realitas zaman. Ketika dunia menghadapi tekanan krisis yang melonjak hingga 120% lebih kompleks dibanding dekade-dekade awal pembentukannya, sistem internasional tidak boleh kehilangan efektivitasnya.

“Karena multilateralisme yang gagal memberikan hasil nyata akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan tanpa kepercayaan, multilateralisme tidak akan dapat bertahan. Membangun multilateralisme yang tangguh bermula dari bangsa yang tangguh. Hal ini dimulai dari dalam negeri sendiri,” tegas Sugiono.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional

Selain mendorong reformasi tata kelola global, pidato Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 turut menekankan redefinisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia memandang pemajuan HAM tidak boleh dipersempit hanya pada ketiadaan kekerasan fisik atau konflik bersenjata semata.

Penegakan HAM secara utuh diyakini harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak esensial masyarakat, seperti kepastian akses terhadap kecukupan pangan, pendidikan berkualitas, serta layanan kesehatan yang layak. Pemenuhan hak dasar ini menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional suatu bangsa.

Menutup pidatonya di hadapan perwakilan negara-negara sahabat, Indonesia menegaskan kembali posisi geopolitiknya di panggung internasional. Dengan komitmen 100% pada prinsip-prinsip penegakan hukum dan demokrasi, Indonesia memastikan akan tetap menjadi mitra yang konsisten mendukung tatanan dunia yang damai, adil, dan berlandaskan supremasi hukum.

Sumber referensi: news.detik.com · news.detik.com