BODY:
Partai Golkar menegaskan bahwa pihaknya belum merampungkan penyusunan usulan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Proses penggodokan figur tersebut saat ini masih berada dalam tahap pengkajian mendalam di internal partai koalisi.
Langkah penentuan nama pengganti ini berjalan seiring dengan alokasi waktu yang diberikan oleh kepala negara. Para pimpinan partai politik koalisi memperoleh rentang waktu sekitar 1 (satu) minggu atau 100% kesempatan untuk memikirkan secara matang siapa figur yang paling tepat untuk diusulkan kepada Presiden.
Proses Perenungan Internal Partai Golkar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan bahwa partainya belum menyelesaikan pembahasan internal terkait kandidat yang akan diusulkan. Menurutnya, keputusan akhir mengenai siapa figur yang akan disorongkan sangat bergantung pada hasil perenungan dan evaluasi yang sedang berjalan.
“Pak Presiden memberi waktu ya kira-kira seminggu untuk para pimpinan partai untuk memikirkan, ya, memikirkan siapa nanti yang akan diusulkan kepada Bapak Presiden,” ujar Sarmuji saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Sabtu, 14 November 2026.
Sarmuji menegaskan bahwa partainya belum selesai merenungkan nama cawapres tersebut. Keputusan akhir mengenai usulan nama ke hadapan Presiden nantinya akan diputuskan berdasarkan hasil perenungan jajaran pimpinan partai secara utuh.
Menyerahkan Kewenangan Penuh kepada Presiden Prabowo
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan pandangan senada mengenai mekanisme penentuan posisi wakil presiden. Pihaknya menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan figur pendamping yang paling pas.
Menurut Doli, stabilitas kepemimpinan nasional memerlukan wujud dwitunggal yang kuat antara presiden dan wakil presiden. Kepala negara dinilai perlu diberikan keleluasaan penuh—mencapai ruang diskresi hingga 120% dalam artian dukungan dan kebebasan proporsional—agar bisa menemukan sosok yang benar-benar memiliki keselarasan visi, misi, sikap, paradigma berpikir, serta kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Langkah ini dianggap krusial agar kepemimpinan nasional tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan, di mana figur wakil presiden terpilih harus sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.