BODY:
Dinamika politik nasional bergerak cepat menyusul kekosongan kursi wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang resmi diserahkan ke MPR pada hari Kamis, 12/11/2026. Sejumlah nama figur publik dan pimpinan lembaga tinggi negara langsung mencuat dalam bursa calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan 3 tahun ke depan.
Salah satu nama yang turut diperbincangkan publik adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menanggapi spekulasi tersebut, Sultan memilih tidak banyak berkomentar di hadapan awak media di gedung DPD, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 13/11/2026, dan hanya menggelengkan kepala saat menerima pertanyaan dari wartawan.
Fokus DPD RI Kawal Proses Konstitusional
Dalam keterangan resminya pada Sabtu, 14/11/2026 pukul 12:53 WIB, Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa prioritas utama lembaga yang dipimpinnya bukanlah membahas bursa pencalonan, melainkan memastikan seluruh rangkaian proses pergantian wakil presiden berjalan lancar sesuai koridor konstitusi.
Sultan menyatakan bahwa posisi dan tugas DPD RI jelas, yakni mendukung serta menyukseskan siapa pun figur dan kapan pun nama yang nantinya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersyukur karena proses pengunduran diri Gibran sebelumnya dapat berlangsung secara aman dan damai.
Lebih lanjut, Sultan menilai dinamika politik yang tengah bergulir harus dijadikan momentum untuk memperkuat konsolidasi nasional serta mengakhiri berbagai perseteruan yang dinilai tidak produktif. Menurutnya, energi bangsa selama 2 tahun terakhir telah banyak terserap untuk hal-hal yang kurang esensial, sehingga ke depan fokus utama harus diarahkan pada upaya membangun bangsa secara 100% optimal bersama wakil presiden terpilih.
Dukungan Internal dan Kriteria Kepemimpinan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung sempat menyampaikan pandangannya mengenai kriteria figur pendamping Presiden Prabowo Subianto. Berlandaskan visi Asta Cita, Tamsil menilai kepala negara memerlukan figur wakil presiden yang memiliki pengalaman konkret dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta memiliki penerimaan luas di tengah masyarakat.
Tamsil mengusulkan agar figur pengganti Gibran mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan daerah, termasuk masalah keseimbangan serta keadilan fiskal. Selain itu, wakil presiden mendatang dinilai perlu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta mampu memelihara keseimbangan politik yang inklusif.
Berdasarkan kriteria tersebut, Tamsil menilai kepemimpinan Sultan Baktiar Najamudin selama 2 tahun memimpin DPD RI menunjukkan kapasitas *leadership* yang kuat dalam membawa lembaga perwakilan daerah meraih apresiasi sebagai parlemen yang dapat diandalkan.
Agenda Politik dan Konsolidasi Parpol
Selain Ketua DPD RI, sejumlah tokoh lain turut dikaitkan dengan bursa cawapres pengganti Gibran, di antaranya Ahmad Muzani, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Yusril Ihza Mahendra, Gubernur Pramono Anung, Puan Maharani, hingga Muhaimin Iskandar. Berbagai figur tersebut memberikan tanggapan yang beragam, mulai dari memilih fokus pada tugas kenegaraan hingga menyerahkan sepenuhnya keputusan politik kepada Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik di Istana Bogor pada Jumat sore, 13/11/2026, untuk mendiskusikan siapa yang berhak diusulkan sebagai cawapres. Prabowo dan para petinggi parpol akan membahas pengganti Gibran hingga minggu depan, sebuah proses yang juga sempat disorot melalui tayangan berdurasi 20detik yang mengulas dinamika politik terkini di tanah air.