Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersiap melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menyetorkan dua nama kandidat calon wakil presiden. Proses pengisian kursi wakil presiden ini mulai menunjukkan titik terang setelah pimpinan parlemen memperkirakan dokumen usulan tersebut bakal diterima paling lambat pada pekan depan.
Sinyal kuat tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ketika disinggung mengenai kepastian penyerahan dua nama pengganti tersebut, Muzani menyampaikan jawaban singkat namun penuh keyakinan. “Insyaallah,” ujarnya menanggapi pertanyaan awak media.
Landasan Aturan dan Tenggat Waktu Sidang Paripurna
Langkah administratif dan penentuan jadwal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini merujuk pada regulasi internal lembaga legislatif. Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 36, presiden diwajibkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden selambat-lambatnya dua pekan sebelum sidang paripurna diselenggarakan.
MPR sendiri telah merampungkan rapat gabungan guna menetapkan agenda penting tersebut. Sidang paripurna yang mengagendakan pemilihan, pelantikan, serta pengesahan calon wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 di gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan mengacu pada aturan jeda dua minggu tersebut, batas waktu penyerahan usulan dari kepala negara secara otomatis jatuh pada pekan depan.
Ketentuan Konstitusi dan Imbauan Menjaga Kondusivitas
Menanggapi mekanisme pengusulan figur pendamping kepala negara, Ahmad Muzani mengingatkan kembali rujukan konstitusional yang berlaku. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi secara eksplisit hanya mewajibkan presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada parlemen tanpa merinci secara spesifik asal-usul atau jalur rekrutmen kandidat tersebut dalam penjelasannya.
Di tengah berbagai spekulasi dan diskursus politik yang berkembang di ruang publik mengenai figur alternatif pengganti Gibran Rakabuming, pimpinan parlemen memilih untuk menahan diri. Muzani meminta seluruh pihak agar bersabar dan mengawal proses konstitusional ini dengan tenang hingga pengumuman resmi disampaikan oleh pihak Istana.
“Nanti, tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini,” tutur Muzani seraya mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa agar seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut berjalan lancar tanpa hambatan berarti.