Dinamika hukum yang mengiringi persoalan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan serius. Pihak kuasa hukum Gibran melayangkan kritik terbuka terhadap sikap dan keputusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Kamis, 12 November 2026.
Kritik tersebut dilontarkan menyusul langkah majelis hakim yang memutuskan untuk menggugurkan gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran. Keputusan itu sekaligus menghentikan jalannya pemeriksaan perkara di persidangan.
Protes Prosedural dan Keberatan Pihak Tergugat Intervensi
Muhammad Rullyandi, yang bertindak selaku kuasa hukum Gibran Rakabuming
Raka dalam kapasitas sebagai tergugat II intervensi, menyatakan ketidakpuasannya atas jalannya persidangan. Menurutnya, keputusan majelis hakim untuk menghentikan perkara dinilai mengabaikan tatanan hukum acara secara prosedural.
Rully mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya memiliki kepentingan besar untuk melanjutkan proses peradilan tersebut hingga tuntas. Keinginan itu didasari oleh keyakinan bahwa substansi tuduhan yang dilayangkan oleh pihak penggugat dapat diuji secara terbuka di hadapan hukum guna membuktikan kebenarannya.
Lebih lanjut, Rully menyoroti keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan pihak Tergugat Dikdasmen untuk menyudahi persidangan. Ia berargumen bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ditemukan aturan tegas yang membolehkan pihak tergugat meminta penghentian perkara yang sedang berjalan di persidangan PTUN.
Sorotan Terhadap Upaya Hukum dan Putusan Lembaga Peradilan
Selain mempersoalkan penghentian perkara, pihak kuasa hukum Gibran juga mempermasalahkan pernyataan majelis hakim yang menyebut putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Menurut Rully, pembatasan tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena putusan yang dikeluarkan semestinya membuka ruang untuk banding.
Dalam kesempatan yang sama, Rully turut menarik perhatian publik pada sejumlah putusan lembaga peradilan lain yang pernah menangani persoalan serupa terkait Gibran. Ia menyebut dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sebagai bagian dari catatan tersendiri dalam perjalanan penegakan hukum di tanah air.
Perselisihan di ranah hukum tata usaha negara ini memperlihatkan betapa kompleksnya perdebatan prosedural yang kerap menyertai skara-skara dengan sorotan publik tinggi. Hingga kini, langkah lanjutan dari para pihak yang terlibat masih menanti kepastian menyusul sikap tegas yang ditunjukkan oleh tim hukum dalam merespons putusan PTUN Jakarta.