Dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto akhirnya menemui titik terang melalui penjelasan resmi di parlemen. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan rantai komando di balik operasi intelijen internal yang menargetkan kepala negara tersebut di hadapan anggota dewan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada hari Kamis, 12 November 2026 pukul 09:10 WIB. Pemanggilan di parlemen ini dilakukan untuk menguliti tuntas duduk perkara skandal penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi kepolisian pada masa lalu.
Alur Perintah dan Peran Sejumlah Jenderal
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan secara rinci bagaimana instruksi tersebut mengalir di struktur internal Mabes Polri. Menurutnya, perintah penyadapan bermula dari figur berinisial LSP sebelum diteruskan ke jajaran perwira di bawahnya secara tidak resmi.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR RI.
Lebih lanjut, Suyudi menyebutkan bahwa instruksi tersebut tidak melalui prosedur standar penegakan hukum yang berlaku. Perintah disalurkan secara lisan atau memanfaatkan grup percakapan WhatsApp, tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan polisi yang sah.
Manipulasi Sistem LIMS dan Pelaporan Berjenjang
Prosedur nonprosedural tersebut berlanjut pada tahap teknis di lapangan. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga langsung memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui tahapan verifikasi serta filterisasi yang diwajibkan secara institusional.
Melalui sistem tersebut, petugas mendengarkan langsung, merekam, hingga mengekspor hasil sadapan dalam durasi cepat, seperti jeda singkat 10 detik, sebelum menerjemahkannya ke dalam bentuk transkrip tertulis. Rekaman itu kemudian dilaporkan secara berjenjang hingga akhirnya sampai ke tangan Listyo Sigit.
Kasus ini kini telah masuk dalam tahap penegakan hukum yang serius setelah Bareskrim Mabes Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini adalah Kapolri era Presiden Joko Widodo, yakni Listyo Sigit Prabowo.